Soroti Keterbatasan Infrastruktur Pedalaman, Komisi IV DPRD Kalteng Kawal Anggaran Prioritas di APBD 2027

1TULAH.COM-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah mendesak pemerintah daerah agar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar. Kebijakan ini dinilai krusial guna mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah pedalaman yang masih minim aksesibilitas.

Kebutuhan mendesak seperti perbaikan jalan konektivitas, pembangunan jembatan, fasilitas kesehatan, penerangan listrik, hingga program rumah layak huni bagi masyarakat pedesaan dinilai harus menjadi panglima dalam pengalokasian anggaran daerah.

Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Maryani Sabran, menegaskan bahwa formulasi kebijakan pembangunan daerah seyogianya dirancang berdasarkan fakta objektif serta kondisi nyata yang dialami warga di lapangan.

“Lebih baik kita memprioritaskan hal-hal yang memang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Contohnya pembangunan jembatan untuk anak-anak yang pergi ke sekolah. Masih ada anak-anak yang bahkan tidak memakai sepatu dan harus menyeberang sungai tanpa adanya jembatan,” ujar Maryani pada Rabu (29/7/2026).

Keterbatasan Akses Penghambat Sektor Ekonomi dan Pendidikan

Menurut legislator dari daerah pemilihan Kalimantan Tengah ini, belum meratanya infrastruktur dasar hingga kini masih menjadi benteng penghalang kemajuan warga pelosok. Dampak keterisolasian tersebut tidak hanya mengganggu mobilitas harian, tetapi juga melumpuhkan sektor pendidikan, menurunkan mutu pelayanan kesehatan, hingga menghambat roda perekonomian tingkat desa.

Maryani menekankan pentingnya efisiensi dan ketepatan sasaran dari setiap alokasi anggaran yang dikucurkan. Menurutnya, penetapan skala prioritas harus mengedepankan empati dan kepekaan sosial terhadap realitas masyarakat pedalaman.

“Kalau saya punya kebijakan, jangankan jembatan, jalan pun akan saya bangun. Kenapa begitu? Karena kita harus berbicara dengan hati. Ketika menentukan anggaran, kita harus memikirkan terlebih dahulu apa yang benar-benar menjadi prioritas di Kalimantan Tengah,” tegasnya.

Hasil Reses dan Kunjungan Lapangan

Ia menambahkan, dorongan dan kritik konstruktif yang disampaikannya bukan sekadar asumsi atau laporan di atas kertas, melainkan murni fakta dari hasil penyerapan aspirasi dan observasi langsung saat melakukan kunjungan kerja ke berbagai titik pelosok pedesaan.

“Seperti kemarin, ketika kami turun dan berkunjung ke desa-desa, di situlah kami bercermin. Apa yang saya sampaikan ini berdasarkan fakta, bukan berbicara tanpa dasar. Saya sering turun langsung ke pelosok-pelosok desa di Kalimantan Tengah,” terang Maryani.

Oleh karena itu, pihak legislatif berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat menjadikan hasil kunjungan lapangan serta aspirasi langsung dari masyarakat sebagai pijakan utama dalam menyusun kerangka prioritas APBD 2027.

Maryani memastikan Komisi IV DPRD Kalteng akan mengawal secara ketat proses pembahasan anggaran, agar program-program prioritas benar-benar menyasar masyarakat di wilayah terpencil yang selama ini minim tersentuh pembangunan infrastruktur dasar. (Ingkit)