Dinilai Tak Serius Bahas Anggaran 2027, Ampera Mebas Pilih Walk Out dari Rapat KUA-PPAS Kalteng

1TULAH.COM-Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Tengah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diwarnai aksi walk out. Langkah tegas ini diambil oleh anggota Banggar DPRD Kalteng sebagai bentuk kekecewaan atas ketidakhadiran pimpinan kunci dari pihak eksekutif.

Ketidakhadiran Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng selaku Ketua TAPD bersama sejumlah pimpinan Perangkat Daerah dinilai mencerminkan rendahnya keseriusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam merumuskan arah kebijakan anggaran daerah.

Dinilai Tak Serius, Anggota DPRD Kecewa Rapat Didominasi Perwakilan

Anggota Banggar DPRD Kalteng, Ampera A.Y. Mebas, mengungkapkan rasa kecewanya karena forum yang membahas dokumen krusial tersebut justru dominan dihadiri oleh perwakilan pejabat yang tidak memiliki kewenangan penuh dalam mengambil keputusan.

“Banyak yang mewakili, Sekda tidak hadir, hanya BPKAD. Bapenda enggak ada, Bapperida enggak ada. Ini saya anggap enggak serius bahas anggaran,” tegas Ampera usai meninggalkan ruang rapat, Selasa (28/7/2026).

Menurut Ampera, forum pembahasan KUA-PPAS bukanlah sekadar agenda rutin tahunan atau sekadar formalitas. Pembahasan ini merupakan tahapan paling strategis yang menentukan arah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalteng TA 2027. Kehadiran pimpinan TAPD dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat vital agar target pendapatan, proyeksi anggaran, hingga prioritas belanja dapat diputuskan secara langsung tanpa harus tertunda.

Pilih Walk Out Sebagai Bentuk Protes

Kekecewaan atas sikap eksekutif mendorong Ampera untuk membuat keputusan tegas dengan keluar dari ruang rapat sebelum seluruh rangkaian pembahasan selesai. Ia menilai kondisi ini menandakan lemahnya komitmen pihak pemprov dalam membangun komunikasi politik yang setara dan transparan dengan legislatif.

“Ya artinya tidak serius saya anggap. Enggak tahu di dalam masih pembahasan, saya walk out aja. Banyak yang tidak serius, banyak yang mewakili aja,” ujarnya dengan nada kecewa.

Ia menekankan bahwa KUA-PPAS merupakan fondasi utama sebelum penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Mengingat perannya yang vital, proses penyusunannya tidak boleh diabaikan atau sekadar diwakilkan kepada staf pelaksana.

“Rapat ini penting untuk menyelaraskan arah kebijakan fiskal, menetapkan plafon anggaran, menyusun RKA-SKPD, sekaligus memastikan akuntabilitas dan pengawasan publik berjalan dengan baik,” tambah mantan Bupati Barito Timur tersebut.

Urgensi Komitmen Eksekutif demi Pembentukan APBD 2027

Proses perumusan KUA-PPAS yang efektif membutuhkan sinergi dan kehadiran para pengambil keputusan. Kehadiran figur-figur strategis seperti Ketua TAPD serta pimpinan Bapenda dan Bapperida sangat diperlukan agar dinamika pembahasan anggaran dapat menghasilkan keputusan yang mengikat dan solutif.

Mengakhiri keterangannya, Ampera berharap TAPD Pemprov Kalteng dapat menunjukkan komitmen yang lebih serius pada sesi pembahasan berikutnya. Kehadiran pejabat berwenang dinilai kunci agar penyusunan APBD TA 2027 dapat berjalan efektif, transparan, dan benar-benar berpihak pada kebutuhan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah. (Ingkit)