DPRD Barut Gelar Rapat Paripurna Terkait Rancangan KUA dan Rancangan PPAS APBD tahun 2024

- Jurnalis

Selasa, 11 Juli 2023 - 13:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Bupati Sugianto Panala Putra didampingi Sekda Muchlis, saat menyerahkan pidato pengantar, Selasa (11/07/2023).Foto.Delia/1tulah.com

Wakil Bupati Sugianto Panala Putra didampingi Sekda Muchlis, saat menyerahkan pidato pengantar, Selasa (11/07/2023).Foto.Delia/1tulah.com

1TULAH.COM, Muara Teweh – Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara, menggelar rapat paripurna mendengarkan pidato pengantar bupati barit Utara, dalam rangka penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara, tahun 2024, Selasa 11 Juli 2023.

Paripurna di pimpin langsung Ketua DPRD Barito Utara Hj Mery Rukaini didampingi Wakil Ketua I, Parmana Setiawan dan Wakil ketua II, Sastra Jaya.

Sementara dari pihak eksekutif di hadiri Wakil Bupati Sugianto panala Putra dan didampingi Sekda Muchlis.

Baca Juga :  PT SMM Bersama Pemerintah Daerah Resmikan Gereja GPDI Desa Pendreh

Dalam pidato pengantarnya, Wakil Bupaati Sugianto Panala Putra mengatakan, penyusunan APBD Kabupaten Barito Utara tahun 2024 berpedoman pada peraturan  pemerintah nomor 12 tahun 2019, tentang pengelolaan keuangan daerah, permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, dan peraturan mentri dalam negri nomor 77 tahun 2020, tentang  pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, serta Permendagri nomor 84 tahun 2023, tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024.

Baca Juga :  Penanganan Karhutla: DPRD Kalteng Desak Pemda Jujur Soal Anggaran dan Dorong Status Bencana Nasional

“Penyusunan APBD tahun 2024 tetap menggunakan aplikasi sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) Kemendagri. Karena hal ini diwajibkan bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia,” kata Wakil Bupati Sugianto Panala Putra.

Dia menambahkan, mengenai prioritas pembangunan berdasarkan RPD Barito Utara tahun 2024-2026 yaitu, Infrastruktur dan energi, pendidikank dan kesehatan, peningkatan ekonomi masyarakat dan sosial, budaya, pariwisata serta lingkungan hidup.

Dan selanjutnya, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. (*)

Berita Terkait

Komisi III DPRD Kalteng Soroti Pemulihan Ekonomi dan Lingkungan Pascakarhutla: Dorong Aktivitas Warga Kembali Normal!
Komitmen Sosial PT SMM, 51 Anak Yatim dan Kaum Dhuafa Terima Bantuan
PT SMM Bersama Pemerintah Daerah Resmikan Gereja GPDI Desa Pendreh
Kalteng Mulai Hujan, Relawan Karhutla Palangka Raya Tetap Waswas Sisa Titik Api
DPRD Kalteng Gelar Paripurna Reses: Soroti Aspirasi Dapil dan Penanganan Karhutla Gambut
Hari Sumpah Pemuda 2026: Pemuda Kalteng Diajak Penguat SDM dan Jaga Falsafah Huma Betang
Penanganan Karhutla: DPRD Kalteng Desak Pemda Jujur Soal Anggaran dan Dorong Status Bencana Nasional
Transparansi Dana Banpres Karhutla Rp235 Miliar: Komisi III DPRD Kalteng Tuntut Laporan BPB-PK
Tag :

Berita Terkait

Senin, 2 November 2026 - 18:32 WIB

Komisi III DPRD Kalteng Soroti Pemulihan Ekonomi dan Lingkungan Pascakarhutla: Dorong Aktivitas Warga Kembali Normal!

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 22:38 WIB

Komitmen Sosial PT SMM, 51 Anak Yatim dan Kaum Dhuafa Terima Bantuan

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 20:32 WIB

PT SMM Bersama Pemerintah Daerah Resmikan Gereja GPDI Desa Pendreh

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 12:49 WIB

Kalteng Mulai Hujan, Relawan Karhutla Palangka Raya Tetap Waswas Sisa Titik Api

Jumat, 30 Oktober 2026 - 07:13 WIB

DPRD Kalteng Gelar Paripurna Reses: Soroti Aspirasi Dapil dan Penanganan Karhutla Gambut

Kamis, 29 Oktober 2026 - 01:38 WIB

Hari Sumpah Pemuda 2026: Pemuda Kalteng Diajak Penguat SDM dan Jaga Falsafah Huma Betang

Rabu, 28 Oktober 2026 - 14:53 WIB

Penanganan Karhutla: DPRD Kalteng Desak Pemda Jujur Soal Anggaran dan Dorong Status Bencana Nasional

Rabu, 28 Oktober 2026 - 14:36 WIB

Transparansi Dana Banpres Karhutla Rp235 Miliar: Komisi III DPRD Kalteng Tuntut Laporan BPB-PK

Berita Terbaru