Alasan Kejagung Kerja Keras Pulangkan Buronan Korupsi Surya Darmadi dari Singapura

- Jurnalis

Rabu, 3 Agustus 2022 - 10:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana (suara com)

Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana (suara com)

Suara.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) RI kerja keras berupaya untuk memulangkan Surya Darmadi dari Singapura ke Indonesia dengan melakukan koordinasi bersama Kejaksaan Singapura.

Upaya dilakukan berkoordinasi dengan Kejaksaan Singapura untuk pemeriksaan sekaligus memulangkan Surya Darmadi.

Surya Darmadi tersangka kasus dugaan korupsi penguasaan lahan sawit dan merugikan negara senilai Rp 78 triliun.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Ketut Sumedana saat dikonfirmasi di Jakarta, mengatakan, setelah penetapan tersangka, pihaknya telah memanggil Surya Darmadi secara patut ke alamatnya yang ada di Indonesia, tetapi yang bersangkutan belum hadir.

“Upaya yang kami lakukan Atase Kejaksaan RI di Singapura telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Singapura untuk pemeriksaan sekaligus memulangkan yang bersangkutan,” ujar Ketut dikutip dari suara.com, Rabu (3/8/2022)

Baca Juga :  PP Muhammadiyah Apresiasi Langkah Prabowo Tata Ulang Pengelolaan Sumber Daya Alam

Sebelumnya, Kejagung Senin (1/8), menetapkan pemilik PT Duta Palma Group Surya Darmadi bersama mantan Bupati Indragiri Hulu Raja Thamsir Rachman (periode 1999-2008) sebagai tersangka kasus penguasaan lahan sawit seluas 37.095 hektare di Indragiri Hulu, Riau.

Surya Darmadi juga ditersangkakan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Menurut Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Surya melakukan kesepakatan dengan Raja untuk mempermudah izin kegiatan usaha lima perusahaannya di bawah grup Duta Palma.

Kelima perusahaan itu, yakni PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Seberida Subur, PT Palma Satu, dan PT Kencana Amal Tani.

Sebelum diusut oleh Kejagung, Surya Darmadi juga pernah tersandung kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap pengajuan revisi alih fungsi hutan yang turut menyeret nama mantan Gubernur Riau Annas Maamun. KPK telah memasukkan nama Surya Darmadi ke dalam daftar pencarian orang (DPO).

Baca Juga :  Polri Didesak Kejar Invisible Hand di Balik Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

Terpisah, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah mengatakan pihaknya menjalin kerja sama dengan KPK dalam rangka memulangkan Surya Darmadi.

“Nanti kami kerja sama sama KPK, kalau umpamanya itu nanti kami juga ada upaya, pasti akan kami komunikasikan, upaya untuk memulangkan lah ya,” ujar Febrie.

Sebelumnya, berdasarkan informasi dari National Central Bureau (NCB)-Interpol Indonesia, Selasa (2/8), nama Surya Darmadi sudah tercatat dalam daftar red notice Interpol sejak 13 Agustus 2020.

Sekretaris NCB-Interpol Indonesia Divisi Hubungan Internasional Polri Brigjen Amur Chandra mengatakan status red notice Surya Darmadi aktif sampai 2025. (Sumber: Suara.com)

Berita Terkait

PP Muhammadiyah Apresiasi Langkah Prabowo Tata Ulang Pengelolaan Sumber Daya Alam
Dinkes Barsel Gelar Rakor Lintas Sektoral Awasi Pelabelan dan Mutu Produk Pangan Lokal
Warga Terdampak Karhutla dan Kabut Asap di Barsel Terima Bantuan Pangan dari Pemprov Kalteng
Dinamika Internal Partai Golkar: Menakar Isu Munaslub di Tengah Gejolak Politik Nasional dan Kasus Penyadapan
Jatah Perjalanan Dinas Anggota Dewan Dipangkas Lewat Revisi Tatib DPRD Kalteng
Tiba-Tiba Ditransfer Uang Pinjol Padahal Tidak Pernah Meminjam? Jangan Panik, Lakukan 10 Langkah Ini!
Presiden Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran Rakabuming Raka: Berat Hati, Tapi Sebut Sikap Ksatria dan Negarawan
Pemkab Mura Matangkan Persiapan Kontingen Menuju PORPROV XIII Kalteng 2026

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 07:13 WIB

PP Muhammadiyah Apresiasi Langkah Prabowo Tata Ulang Pengelolaan Sumber Daya Alam

Jumat, 13 November 2026 - 16:26 WIB

Dinkes Barsel Gelar Rakor Lintas Sektoral Awasi Pelabelan dan Mutu Produk Pangan Lokal

Jumat, 13 November 2026 - 16:20 WIB

Warga Terdampak Karhutla dan Kabut Asap di Barsel Terima Bantuan Pangan dari Pemprov Kalteng

Jumat, 13 November 2026 - 10:29 WIB

Dinamika Internal Partai Golkar: Menakar Isu Munaslub di Tengah Gejolak Politik Nasional dan Kasus Penyadapan

Kamis, 12 November 2026 - 18:02 WIB

Jatah Perjalanan Dinas Anggota Dewan Dipangkas Lewat Revisi Tatib DPRD Kalteng

Kamis, 12 November 2026 - 15:51 WIB

Presiden Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran Rakabuming Raka: Berat Hati, Tapi Sebut Sikap Ksatria dan Negarawan

Kamis, 12 November 2026 - 13:43 WIB

Pemkab Mura Matangkan Persiapan Kontingen Menuju PORPROV XIII Kalteng 2026

Kamis, 12 November 2026 - 08:28 WIB

Polri Didesak Kejar Invisible Hand di Balik Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

Berita Terbaru