Ancaman Wacana Revisi UU Hak Cipta: Media Lokal Tolak Sentralisasi LMK dan Risiko Link Tax

1TULAH.COM-Industri media lokal Indonesia kini sedang berada di persimpangan jalan yang sangat kritis. Di tengah perjuangan bertransformasi menghadapi era digital, ekosistem pers daerah kembali dihadapkan pada ancaman baru: wacana revisi Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Alih-alih memberikan solusi konkret atas persoalan keberlanjutan media, wacana regulasi ini justru dinilai berpotensi ‘mematikan’ ruang gerak media lokal melalui sentralisasi penarikan kompensasi oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) serta ancaman skema pajak tautan (link tax).

Persoalan ganda ini menjadi sorotan utama dalam Focus Group Discussion (FGD) Kolaborasi Pengembangan Ekosistem Media Lokal yang diinisiasi oleh Local Media Community (LMC) di Hotel Harris Bandung, Jawa Barat, Kamis (8/10/2026).

Urgensi Ekosistem Digital dan Ancaman Birokrasi LMK

Keberlanjutan ekosistem media lokal tidak hanya ditentukan oleh kemampuan perusahaan pers dalam mencari sumber pendapatan baru, tetapi juga bergantung pada ekosistem yang mendukung distribusi konten, jangkauan audiens, dan keberlangsungan arus kas (cash flow).

Para pemimpin media menilai bahwa wacana pemusatan royalti melalui birokrasi LMK tidak menyentuh akar masalah. Sebaliknya, hal ini dianggap membuka celah bagi intervensi pemerintah untuk memotong persentase kompensasi secara sepihak sebagai biaya manajemen (management fee).

“Bagi industri media lokal yang sehari-hari bertarung menjaga independensi, rencana pemusatan ini bukanlah sebuah solusi pelindung, melainkan ancaman eksistensial struktural yang berpotensi memutus urat nadi operasional secara permanen,” tegas Ruddy Sukarno, CEO AyoBandung.

Bahaya De-indexing dan Link Tax Terhadap Trafik Media

Salah satu poin paling krusial yang ditolak keras oleh pimpinan media adalah kewajiban pembayaran atas tautan dan cuplikan berita (links and snippets). Model bisnis mayoritas media lokal saat ini sangat bergantung pada trafik organik dari platform digital yang kemudian dikonversi menjadi pendapatan iklan mandiri maupun programatik.

Jika aturan link tax diberlakukan, platform global berisiko memblokir atau enggan mengindeks konten media daerah karena kemunculan biaya tambahan.

• Menutup Akses Pembaca: Menaruh ‘gerbang tol’ pada tautan berita dinilai sama saja dengan memutus jalan masuk pembaca menuju ruang redaksi.

• Kehilangan Trafik Rujukan: Jika platform menghentikan distribusi konten secara instan, jangkauan audiens media kecil akan anjlok drastis.

• Eksistensi Terancam: Media lokal harus kembali ke metode distribusi manual yang tidak efisien di era modern.

CEO Harapan Rakyat (Banjar, Jabar), Subagja Hamara, mengungkapkan analogi keras terkait ancaman hilangnya trafik rujukan ini.

“Sebagian besar traffic datang dari platform. Jika hal ini tidak ada, kami harus menjajakan produk media seperti masa-masa jualan koran di lampu merah,” ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, Ketua AMSI Jawa Barat, Satrya Graha Laksana, mengingatkan bahwa di tengah persaingan media yang berlomba-lomba agar terindeks platform digital, hadirnya biaya tambahan justru akan mendepak media-media kecil dari ekosistem pencarian.

Sementara itu, Ketua AMSINDO Jawa Barat, Feggy Nurdiansyah, menegaskan bahwa runtuhnya ekosistem ini pada akhirnya membatasi hak masyarakat daerah untuk memperoleh informasi terpercaya.

Menuju Model Bisnis Baru: Dorong Kemitraan B2B Murni dan Diversifikasi

Pemimpin Redaksi Suara.com, Suwarjono, menggambarkan bahwa kondisi industri pers saat ini sudah masuk fase kritis atau “ruang IGD”. Pendapatan murni dari aktivitas jurnalistik kini semakin sulit untuk menutupi seluruh biaya operasional harian.

Oleh karena itu, industri media lokal menyuarakan solusi alternatif yang lebih masuk akal dan adil:

1. Kemitraan B2B yang Sukarela dan Transparan: Menolak penarikan kompensasi via LMK dan mendorong negosiasi Business-to-Business (B2B) langsung antara penerbit dan platform digital tanpa intervensi pihak ketiga.

2. Diversifikasi Pendapatan: Mengembangkan model bisnis baru di luar iklan konvensional, seperti penguatan kemitraan dengan pelaku usaha lokal serta pengembangan layanan digital bernilai tambah.

3. Penyelamatan Jalur Distribusi: Memastikan kebijakan hak cipta tetap melindungi distribusi konten tanpa merusak interaksi alami antara pembaca, tautan berita, dan platform rujukan.

Keberlanjutan media lokal merupakan benteng utama bagi keterbukaan informasi publik dan demokrasi di daerah. Langkah penyelamatan industri media tidak bisa dicapai melalui regulasi kaku yang menambah beban birokrasi seperti LMK atau pemblokiran tautan (link tax).

Sikap tegas para pengelola media di Jawa Barat memperlihatkan bahwa skema kemitraan B2B yang murni, sukarela, dan setara adalah jalan terbaik untuk menciptakan ekosistem media digital yang sehat, mandiri, dan berkelanjutan.

Bagaimana Pendapat Anda?

Apakah menurut Anda regulasi pers saat ini sudah cukup melindungi media lokal di daerah Anda, ataukah skema B2B mandiri adalah solusi terbaik untuk masa depan media independen? (Sumber:Suara.com)