Fraksi PKB Minta Penanganan Karhutla Diperkuat

1TULAH.COM, DPRD BARUT – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Barito Utara meminta Pemerintah Daerah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah setempat, seiring masih terjadinya kebakaran di sejumlah kecamatan. Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Barito Utara, H. Parmana Setiawan, dalam Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Kamis (17/9/2026).

Fraksi PKB menilai penanganan Karhutla perlu dilakukan secara terpadu dengan memperkuat sinergi lintas sektor. Langkah tersebut dinilai penting agar upaya pencegahan dan penanggulangan dapat dilakukan secara lebih cepat dan terkoordinasi. “Kami mendorong Pemerintah Daerah untuk penguatan sinergi lintas sektor dalam penanganan Karhutla, karena Karhutla yang terjadi di Kabupaten Barito Utara sudah sangat mengkhawatirkan, sekarang ini Karhutla sudah merambah hampir di setiap kecamatan,” ujar Parmana.

Menurutnya, dukungan anggaran juga perlu dioptimalkan, terutama melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) yang telah dialokasikan sebesar Rp10 miliar untuk mendukung penanganan kondisi darurat. “Fraksi PKB berharap dengan anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp10 miliar bisa dioptimalkan Pemerintah Daerah untuk penanganan sejak dini agar kebakaran tidak semakin meluas. DPRD selalu siap mendukung penambahan anggaran untuk penanganan Karhutla dan kabut asap,” tegasnya.

Selain penanganan Karhutla, Fraksi PKB juga menekankan pentingnya percepatan dan pemerataan pembangunan melalui Perubahan APBD 2026. Infrastruktur jalan, layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, komunikasi, serta pelayanan publik perlu mendapat perhatian sesuai kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.

Fraksi PKB juga meminta agar pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian kewajiban pemerintah daerah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, didukung dokumen yang lengkap, serta memastikan hasil pekerjaan sesuai dengan kewajiban yang telah dibayarkan. Dengan berbagai catatan tersebut, Fraksi PKB menerima Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (*)

Penulis : Yehezkiel