Komisi III DPRD Kalteng Minta Pemda Siapkan Kantor Sementara untuk Satgas Badan Gizi Nasional

1TULAH.COM-Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mendesak pemerintah daerah (Pemda) untuk segera menyediakan fasilitas kantor sementara bagi Satuan Tugas Badan Gizi Nasional (Satgas BGN). Langkah ini dinilai sangat krusial agar pelaksanaan tugas serta koordinasi lintas sektor, khususnya dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dapat berjalan optimal.

Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Sugiyarto, mengungkapkan bahwa Satgas BGN di wilayah Kalteng sebenarnya sudah resmi terbentuk. Kendati demikian, hingga saat ini satuan tugas tersebut belum memiliki kantor operasional yang dapat difungsikan sebagai pusat koordinasi.

“Satgasnya sudah ada, tetapi kantornya belum tersedia. Kami berharap Pemda segera menyiapkan fasilitas sementara agar koordinasi bisa berjalan lebih optimal,” tegas Sugiyarto di Palangka Raya, Sabtu (11/7/2026).

Kendala Koordinasi dan Potensi Hambatan Program Strategis

Belum tersedianya sarana fisik berupa kantor operasional memberikan dampak langsung terhadap efektivitas kerja Satgas BGN. Sugiyarto menilai, kondisi ini membuat jalur komunikasi dan sinergi antara Satgas BGN, DPRD Kalteng, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait menjadi kurang maksimal.

Padahal, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program strategis nasional yang membutuhkan pengawasan, perencanaan, dan eksekusi yang presisi di tingkat daerah.

“Kalau ingin berkoordinasi, mereka juga belum punya tempat yang jelas. Ini tentu menjadi kendala yang harus segera diatasi,” ungkap Sugiyarto menjelaskan situasi di lapangan.

Pentingnya Fasilitas Pendukung Lintas Sektor

Keberadaan kantor bagi Satgas BGN tidak sekadar berfungsi sebagai tempat administrasi harian, melainkan memiliki peran penting sebagai:

1. Pusat Komando & Administrasi: Mengelola data penerima manfaat dan inventarisasi kebutuhan gizi masyarakat.

2. Ruang Koordinasi Lintas Sektor: Wadah sinergi antara Satgas BGN, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta OPD terkait lainnya.

3. Pusat Evaluasi dan Solusi: Tempat menyusun langkah strategis serta menyelesaikan berbagai hambatan operasional di lapangan secara cepat.

Urgensi Solusi Konkret dari Pemerintah Daerah

Menanggapi kendala tersebut, Komisi III DPRD Kalteng berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret. Penyediaan gedung atau ruangan milik pemda yang belum terpakai secara optimal bisa menjadi solusi jangka pendek sebagai kantor sementara sembari menunggu kesiapan gedung permanen.

Dukungan sarana dan prasarana yang memadai dipercaya akan mendorong kinerja Satgas BGN agar lebih efektif, transparan, dan terukur. Dengan demikian, pelaksanaan Program MBG di Kalimantan Tengah dapat terealisasi secara merata serta memberikan manfaat gizi yang nyata bagi masyarakat luas. (Ingkit)