Keterbatasan APBD, DPRD Kalteng Soroti Perlunya Dukungan Pusat Pembangunan Infrastruktu

1TULAH.COM-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Tengah (DPRD Kalteng) menilai bahwa percepatan pembangunan infrastruktur jalan di berbagai wilayah Bumi Tambun Bungai memerlukan dukungan penuh pendanaan dari pemerintah pusat melalui APBN. Langkah ini dinilai vital mengingat keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalteng yang belum mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan dan peningkatan jalan secara menyeluruh.

Ketua Komisi IV DPRD Kalteng, Lohing Simon, mengungkapkan bahwa tingginya biaya pembangunan jalan menjadi tantangan utama yang dihadapi pemerintah daerah saat ini. Berdasarkan perhitungan di lapangan, pembangunan satu kilometer jalan dapat menelan anggaran sekitar Rp10 miliar atau bahkan lebih, tergantung pada kondisi geografis serta tingkat kesulitan medan.

“Kalau hanya mengandalkan kemampuan fiskal daerah, tentu sangat berat. Karena itu kami berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan melalui APBN agar pembangunan jalan di Kalteng bisa dipercepat,” ujar Lohing Simon, Rabu (15/7/2026).

Lohing menjelaskan, akibat keterbatasan fiskal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah saat ini cenderung memprioritaskan anggaran untuk pemeliharaan rutin. Penanganan sementara seperti perbaikan kerusakan ringan dan penutupan lubang jalan dilakukan agar akses mobilitas masyarakat tetap terjaga. Namun, peningkatan kualitas konstruksi jalan secara permanen masih tertahan karena membutuhkan penganggaran skala besar.

Luasnya wilayah Kalteng yang memiliki jaringan jalan strategis penghubung antarkabupaten dan kota menjadi tantangan tersendiri. Jika pemeliharaan jalan hanya sebatas penanganan darurat, maka dampaknya tidak akan bertahan lama.

“Kalau anggarannya hanya cukup untuk tambal sulam, hasilnya juga hanya bertahan sementara. Jalan memang bisa dilewati, tetapi kerusakan akan kembali muncul apabila tidak dilakukan peningkatan konstruksi secara permanen. Ini yang harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.

Lebih jauh, politisi ini menekankan bahwa keberadaan infrastruktur jalan yang mantap dan berkualitas tidak sekadar menghubungkan antarwilayah. Akses jalan yang baik berdampak langsung terhadap pendorong roda perekonomian daerah:

• Kelancaran Distribusi Logistics: Mempercepat alur distribusi barang dan jasa sehingga menekan biaya logistik daerah.

• Konektivitas Sentra Produksi: Membuka dan memperlancar akses menuju pusat-pusat pertanian, perkebunan, serta komoditas unggulan masyarakat.

• Daya Tarik Investasi: Menjadi salah satu indikator dan daya tawar utama dalam menarik investor untuk menanamkan modal di Kalteng.

DPRD Kalteng berharap adanya sinergi dan perhatian khusus dari pemerintah pusat dalam pengalokasian anggaran infrastruktur, sehingga disparitas pembangunan antarwilayah dapat ditekan dan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah makin terakselerasi. (Ingkit)