Ketergantungan Dana Transfer Masih Tinggi, DPRD Kalteng Minta Pemda Digitalisasi Retribusi dan Genjot BUMD

1TULAH.COM-Fraksi Partai NasDem DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menyoroti masih tingginya ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, Pemerintah Daerah (Pemda) didorong segera mengambil langkah konkret dengan memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Juru Bicara Fraksi Partai NasDem DPRD Kalteng, Bryan Iskandar, menyampaikan bahwa meski realisasi PAD menunjukkan pencapaian yang baik, postur pendapatan daerah Kalteng saat ini masih sangat didominasi oleh dana transfer pusat. Hal tersebut disampaikannya dalam Pemandangan Umum terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 pada Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Jumat (26/6/2026).

“Kami mencatat postur pendapatan daerah masih ditopang oleh pendapatan transfer,” kata Bryan.

Risiko Ketergantungan Dana Transfer dan Solusi Road Map Fiskal

Menurut Bryan, ketergantungan yang tinggi terhadap alokasi transfer pusat membuat ruang gerak fiskal daerah rentan terhadap perubahan kebijakan nasional. Jika terjadi penyesuaian alokasi dari pusat, Pemda akan menghadapi tantangan dalam menjaga pembiayaan berbagai program prioritas dan pelayanan publik.

Guna mengatasi risiko tersebut, Fraksi NasDem menyarankan Pemda Kalteng untuk menyusun road map (peta jalan) peningkatan kemandirian fiskal secara bertahap. Tiga strategi utama yang diusulkan meliputi:

• Intensifikasi Pajak Daerah: Mengoptimalkan pendataan dan pemungutan potensi pajak lokal.

• Digitalisasi Retribusi: Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi penerimaan daerah.

• Optimalisasi BUMD: Memaksimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah agar memberikan kontribusi dividen yang signifikan terhadap PAD.

Mendorong Pembangunan Berkelanjutan di Kalimantan Tengah

Fraksi NasDem menilai Kalimantan Tengah memiliki potensi sumber daya yang melimpah untuk digali sebagai sumber penerimaan daerah. Kendati demikian, pengelolaan potensi tersebut membutuhkan perencanaan yang terarah dan terstruktur.

“Yang kami dorong bukan sekadar mengejar angka PAD, tetapi membangun sistem yang membuat daerah semakin mandiri dalam membiayai pembangunan. Potensi itu ada dan harus dimaksimalkan melalui perencanaan yang terarah,” tegas Bryan.

Kemandirian fiskal yang kuat dinilai akan memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam merancang serta mengeksekusi program-program strategis sesuai kebutuhan masyarakat Kalteng, tanpa bergantung penuh pada dinamika kebijakan keuangan nasional.

Fraksi Partai NasDem berharap rekomendasi ini menjadi perhatian serius dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban APBD 2025, sehingga fondasi keuangan Kalteng ke depan semakin kokoh dan berkesinambungan. (Ingkit)