Pengamat Minta Presiden Prabowo Lebih Banyak Mendengar Saat Kumpulkan Kepala Daerah

1TULAH.COM-Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengumpulkan seluruh kepala daerah se-Indonesia dinilai dapat menjadi momentum krusial dalam memetakan berbagai permasalahan di daerah. Kendati demikian, forum tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi ajang penyampaian instruksi searah dari pemerintah pusat, melainkan wadah dialog konstruktif.

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menegaskan bahwa efektivitas pertemuan antara Presiden dengan para gubernur, bupati, dan wali kota akan sangat ditentukan oleh pola komunikasi yang diterapkan.

“Presiden Prabowo seyogyanya banyak mendengarkan, bukan hanya komunikasi satu arah, apalagi hanya menceramahi kepala daerah yang diikuti perintah,” ujar Jamiluddin dalam keterangannya, Senin (3/8/2026).

Urgensi Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

Salah satu isu strategis yang dinilai mendesak untuk dibahas dalam forum tersebut adalah komitmen terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Jamiluddin mengingatkan bahwa berdasarkan regulasi yang berlaku, pemerintah pusat hanya memegang kewenangan mutlak pada enam bidang, yaitu:

1. Politik luar negeri

2. Pertahanan

3. Keamanan

4. Yustisi (hukum)

5. Moneter dan fiskal

6. Agama

Di luar enam sektor tersebut, tata kelola pemerintahan idealnya diserahkan kepada daerah. Namun pada praktiknya, masih terjadi tumpang tindih kebijakan yang dinilai menggerus semangat desentralisasi.

“Daerah masih merasakan pusat mengambil sepihak yang menjadi kewenangannya. Misalnya, soal kewenangan memberi izin tambang,” ungkap Jamiluddin.

Ia juga menyoroti sejumlah program nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, yang dinilai perlu diselaraskan kembali dengan prinsip-prinsip desentralisasi agar tidak memicu sentralisasi kebijakan.

Ketergantungan Fiskal dan Masalah Korupsi Daerah

Selain persoalan wewenang, masalah kemandirian keuangan daerah turut menjadi sorotan utama. Tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat membuat daerah rentan terhadap penyesuaian anggaran di tingkat nasional.

“Sebagian besar kabupaten/kota masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Akibatnya, saat pusat melakukan efisiensi, daerah sangat merasakan dampaknya,” jelasnya.

Jamiluddin juga menambahkan beberapa tantangan krusial lainnya yang perlu dipetakan bersama, di antaranya:

• Besarnya porsi belanja pegawai yang menggerus alokasi anggaran pembangunan.

• Ketimpangan kapasitas fiskal antardaerah yang masih lebar.

• Maraknya kasus korupsi yang melibatkan oknum pejabat daerah.

Solusi Berbasis Pemetaan Realitis

Menurut Jamiluddin, menyerap aspirasi secara langsung dari para pemimpin daerah akan memberikan gambaran utuh dan objektif bagi pemerintah pusat sebelum mengambil kebijakan strategis.

“Melalui mendengarkan, Presiden Prabowo diharapkan dapat memetakan persoalan daerah dengan benar dan akurat. Dari pemetaan inilah seharusnya Prabowo mengambil kebijakan sebagai solusi mengatasi persoalan di daerah,” pungkasnya.

Sebelumnya, pengumpulan seluruh kepala daerah disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri acara Akad Massal KPR Sejahtera FLPP di Batang, Jawa Tengah, pada 30 Juli 2026. Prabowo berencana mengundang para kepala daerah ke Jakarta untuk membahas program Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah), meskipun jadwal resmi pelaksanaannya masih belum diumumkan. (Sumber:Suara.com)