Presiden Prabowo Minta Aparatur Negara Ubah Tata Kelola Pemerintahan Demi Kepercayaan Publik

- Jurnalis

Rabu, 29 Juli 2026 - 12:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Prabowo Subianto dalam acara pelantikan 1.204 Pamong Praja Muda lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Angkatan XXXIII di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (29/7/2026). ANTARA/YouTube Sekretariat Presiden/Maria Cicilia Galuh

Presiden Prabowo Subianto dalam acara pelantikan 1.204 Pamong Praja Muda lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Angkatan XXXIII di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (29/7/2026). ANTARA/YouTube Sekretariat Presiden/Maria Cicilia Galuh

1TULAH.COM-Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa masyarakat Indonesia mendesak adanya perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan. Menurutnya, rakyat tidak lagi membutuhkan sistem birokrasi yang berbelit-belit, melainkan aparatur negara yang bekerja secara efektif, jujur, serta benar-benar hadir melayani kebutuhan publik.

Pesan menohok tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara pelantikan Pamong Praja Muda (PPM) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan ke-33 yang berlangsung di Lapangan Parade Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (29/7/2026).

Tuntutan Integritas dan Efisiensi Birokrasi

Di hadapan para pamong praja muda, Prabowo menekankan pentingnya efisiensi dan transparansi dalam tubuh birokrasi. Aparatur pemerintah dituntut untuk bekerja bersih dan profesional agar kepercayaan publik terhadap negara dapat terus terjaga.

“Rakyat kita tidak membutuhkan birokrasi yang berbelit-belit. Rakyat kita tidak perlu pemimpin-pemimpin yang tidak bekerja dengan sebaik-baiknya,” tegas Prabowo.

Baca Juga :  Panitia Apresiasi Kritik Masyarakat terhadap Logo Hari Jadi Ke-24 Murung Raya

Ia menambahkan, masyarakat membutuhkan jajaran pamong yang memiliki keberanian dalam mengambil keputusan tepat, berdisiplin tinggi, serta terbebas dari praktik korupsi. Kehadiran negara di tengah kesulitan rakyat, menurutnya, menjadi tolok ukur keberhasilan seorang abdi negara.

Menjaga Kepercayaan Publik dan Wibawa Negara

Prabowo mengingatkan bahwa profesi Pamong Praja merupakan amanah besar. Setiap kebijakan, tindakan, hingga penampilan para aparatur di lapangan akan menjadi dasar penilaian rakyat terhadap kredibilitas pemerintah secara keseluruhan.

“Rakyat yang akan merasakan apakah negara peduli dengan rakyatnya atau tidak. Dari keputusan-keputusan Saudara, rakyat akan menilai apakah negara layak dipercaya atau tidak,” ujarnya.

Ia memaparkan, tindakan tidak bertanggung jawab dari segelintir aparatur tidak hanya merusak reputasi pribadi, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Oleh karena itu, para lulusan baru diminta menjaga kehormatan jabatan dengan selalu mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Baca Juga :  Bukan Bebas Hangus Total, MK Tegaskan Operator Wajib Beri Pilihan Paket Data

Motor Penggerak Cita-Cita Indonesia Maju

Mengakhiri arahannya, Presiden menekankan bahwa para alumni IPDN merupakan pilar utama dan penggerak roda pemerintahan di tingkat tapak. Keberhasilan berbagai program pembangunan nasional berada di tangan para Pamong Praja Muda yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Prabowo berpesan agar seluruh Pamong Praja Muda Angkatan ke-33 terus memegang teguh integritas serta bekerja profesional demi mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi bangsa yang maju, modern, dan terhormat di mata dunia. (Sumber:Suara.com)

Berita Terkait

Kasus Pemerasan Bupati Pemalang: KPK Ungkap Peran Oknum Pegawai hingga Pihak Swasta
Pemkab Murung Raya Perkuat SDM Melalui Pelatihan Leadership dan Public Speaking
Bukan Bebas Hangus Total, MK Tegaskan Operator Wajib Beri Pilihan Paket Data
Dinilai Tak Serius Bahas Anggaran 2027, Ampera Mebas Pilih Walk Out dari Rapat KUA-PPAS Kalteng
Listrik Padam Berlarut-larut, DPRD Kalteng Ingatkan Dampak Buruk bagi UMKM dan Pelayanan Publik
KPK Gelar OTT Besar-besaran di 3 Kota, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Turut Diamankan
Marak Pengadilan Jalanan: Krisis Kepercayaan Hukum atau Frustrasi?
Uji Materi UU PIHU di MK: DPR Pastikan Umrah Mandiri Beserta Keluarga Tidak Dipidana
Tag :

Berita Terkait

Kamis, 30 Juli 2026 - 15:11 WIB

Kasus Pemerasan Bupati Pemalang: KPK Ungkap Peran Oknum Pegawai hingga Pihak Swasta

Kamis, 30 Juli 2026 - 14:38 WIB

Pemkab Murung Raya Perkuat SDM Melalui Pelatihan Leadership dan Public Speaking

Kamis, 30 Juli 2026 - 11:08 WIB

Bukan Bebas Hangus Total, MK Tegaskan Operator Wajib Beri Pilihan Paket Data

Kamis, 30 Juli 2026 - 10:31 WIB

Dinilai Tak Serius Bahas Anggaran 2027, Ampera Mebas Pilih Walk Out dari Rapat KUA-PPAS Kalteng

Rabu, 29 Juli 2026 - 12:52 WIB

Presiden Prabowo Minta Aparatur Negara Ubah Tata Kelola Pemerintahan Demi Kepercayaan Publik

Rabu, 29 Juli 2026 - 12:41 WIB

KPK Gelar OTT Besar-besaran di 3 Kota, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Turut Diamankan

Rabu, 29 Juli 2026 - 09:22 WIB

Marak Pengadilan Jalanan: Krisis Kepercayaan Hukum atau Frustrasi?

Rabu, 29 Juli 2026 - 07:39 WIB

Uji Materi UU PIHU di MK: DPR Pastikan Umrah Mandiri Beserta Keluarga Tidak Dipidana

Berita Terbaru