Duet Mahfud MD – Busyro Muqoddas Diusulkan Masuk Kabinet Menko Polkam

1TULAH.COM-Wacana susunan kabinet pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali menghangat. Kali ini, usulan signifikan datang dari salah satu tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) sekaligus Kiai Kampung, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy yang akrab disapa Gus Lilur.

Secara terbuka, Gus Lilur mengusulkan agar dua tokoh besar penegakan hukum Indonesia, Mahfud MD dan Busyro Muqoddas, ditarik masuk ke dalam jajaran kabinet mendatang. Usulan ini muncul sebagai respons atas sorotan tajam publik terhadap krisis kepercayaan pada institusi penegak hukum di tanah air.

Alarm Keras Keterasingan Rakyat dan Ancaman Polarisasi Jilid 3

Gus Lilur menyoroti fenomena sosial di mana masyarakat mulai merasa berjarak dari lembaga-lembaga negara yang seharusnya menjadi pelindung mereka. Ia mencontohkan sebuah meme jujur di media sosial yang menggambarkan keterbelahan institusi hukum di mata publik.

“Saya tertawa membaca sebuah meme yang sedang ramai berseliweran di media sosial. Bunyinya, ‘Prabowo bersama: Jaksa + TNI. Jokowi bersama: Polri + KPK. Rakyat bersama: Damkar. Hidup Damkar!!’ Saya tertawa, lalu tawa itu perlahan berubah getir. Sebab meme yang paling lucu selalu meme yang paling jujur,” ujar Gus Lilur dalam keterangannya, Kamis (16/7/2026).

Menurutnya, fenomena digital ini adalah alarm keras bagi stabilitas politik nasional. Jika institusi penegak hukum dipersepsikan terbelah mendukung faksi kekuasaan tertentu, Indonesia berpotensi menghadapi bibit pembelahan “cebong-kampret” jilid ketiga yang puncaknya bisa membakar kontestasi politik 2029–2034.

Untuk menutup pintu polarisasi tersebut, Gus Lilur menilai keberlanjutan pemerintahan Prabowo-Gibran yang kokoh sangat penting. Namun, keberlanjutan elektoral saja tidak cukup jika akar persoalan hukum tidak dicabut dari sekarang.

Mengapa Harus Mahfud MD dan Busyro Muqoddas?

Sebagai solusi memecah kebuntuan hukum, Gus Lilur menawarkan opsi untuk membawa kembali semangat dua organisasi pilar pendiri bangsa: Muhammadiyah dan NU. Dari rahim kedua organisasi inilah nama Busyro dan Mahfud disodorkan.

1. Busyro Muqoddas (Representasi Muhammadiyah)

Mantan Ketua KPK periode 2010–2011 ini dinilai memiliki integritas yang tidak pernah digugat oleh siapapun. Hingga kini, Busyro aktif mengawal isu hukum dan HAM di PP Muhammadiyah. Ia dikenal hidup bersahaja, menolak fasilitas berlebih, dan terbebas dari sandera kepentingan kekuasaan.

2. Mahfud MD (Representasi Nahdlatul Ulama)

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dan mantan Menko Polhukam ini dianggap publik sebagai figur bersih yang berani menyuarakan kebenaran secara objektif. Di tengah krisis hukum, suara Mahfud dinilai paling didengar rakyat, terutama saat mengingatkan peran konstitusional Presiden untuk membenahi sistem hukum.

Skema Reshuffle: Duet Maut Menko dan Wamenko Polkam

Gus Lilur juga mengungkap catatan historis pada September 2025, di mana Prabowo dikabarkan sempat meminang Mahfud MD melalui seorang jenderal senior untuk posisi Menko Polkam. Meski saat itu Mahfud menolak demi etika elektoral, situasi saat ini dinilai sudah berubah dan membutuhkan pengabdian yang lebih tinggi demi republik.

Gus Lilur pun mengusulkan skema restrukturisasi kabinet yang konkret:

• Menko Polkam: Dijabat oleh Prof. Mahfud MD (mewakili NU), menggantikan Letjen (Purn) Djamari Chaniago.

• Wakil Menko Polkam: Dijabat oleh Busyro Muqoddas (mewakili Muhammadiyah).

Duet ini diharapkan mampu mengorkestrasi aparat penegak hukum secara solid sekaligus memimpin Satgas Penataan Kawasan Hutan (PKH) agar berjalan lebih kuat, bersih, dan transparan.

Langkah berani ini dinilai penting untuk membuktikan kepada publik bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto benar-benar berdiri di atas kepentingan seluruh rakyat Indonesia Raya, bukan sekadar mengakomodasi faksi tertentu. (Sumber:Suara.com)