Polri Terima Penghargaan dari Kemenhaj atas Kontribusi dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026

- Jurnalis

Minggu, 5 Juli 2026 - 20:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi haji (sumber: suara.com)

Ilustrasi haji (sumber: suara.com)

1TULAH.COM – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menerima penghargaan dari Kementerian Haji dan Umrah atas kontribusinya dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Edison Isir menyampaikan apresiasi atas penghargaan tersebut dan menyebutnya sebagai bentuk kepercayaan terhadap sinergi yang telah terjalin antara Polri dengan berbagai instansi dalam menyukseskan pelaksanaan ibadah haji.

Menurut Isir, penghargaan itu merupakan hasil kerja sama seluruh personel Polri bersama kementerian dan lembaga terkait yang terlibat dalam pelayanan haji.

Baca Juga :  Sejarah Baru! Veda Ega Pratama Rebut Pole Position Moto3 Australia 2026 di Phillip Island

Ia menegaskan Polri akan terus memperkuat koordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Luar Negeri, serta para pemangku kepentingan lainnya guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji pada masa mendatang.

Polri juga berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui pengamanan yang optimal, perlindungan terhadap jamaah, penguatan koordinasi lintas sektor, serta penegakan hukum yang profesional, proporsional, dan berkeadilan.

Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan penyelenggaraan ibadah haji yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh jamaah Indonesia.

Baca Juga :  Satgas PKH Tegaskan Lahan Bekas Karhutla Dilarang Jadi Kebun Sawit, Sanksi Pidana Menanti

Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menilai keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini merupakan hasil kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

Menurutnya, sinergi antara kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta berbagai unsur pendukung menjadi kunci dalam menghadirkan pelayanan haji yang semakin profesional, responsif, dan berorientasi pada kepuasan jamaah.

Dalam pelaksanaannya, Polri juga berperan aktif di berbagai tahapan penyelenggaraan haji, termasuk tergabung dalam Satuan Tugas Pencegahan dan Penegakan Hukum Haji Ilegal.

Penulis : Dedy Hermawan

Berita Terkait

Satu Korporasi Jadi Tersangka dalam Penanganan 30 Laporan Karhutla di Kalsel
Gantikan Dr. Ita Minarni, Muhammad Taufiq Resmi Jabat Plt Kadis PUPR Barito Selatan
Survei Voxpol Center: 90,1 Persen Masyarakat Indonesia Setuju Koruptor Dihukum Mati
Usulan Harta Pejabat Tak Terlapor LHKPN Dirampas Negara: Langkah Tegas atau Melanggar Hukum?
Mencetak generasi kritis di Era AI, PT AlamTri Gandeng Komunitas Pendidikan
Tekan Kekerasan dan Perundungan di Sekolah, Kemendikdasmen Rilis Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026
Di Balik Transaksi Rp26,1 Triliun PT Bayan Resources Tbk (BYAN): Kedaulatan Ekonomi atau Pindah Tangan Oligarki Tambang?
Karhutla Meluas, Baznas Kerahkan Personel ke Sejumlah Wilayah Indonesia
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 28 Oktober 2026 - 20:14 WIB

Satu Korporasi Jadi Tersangka dalam Penanganan 30 Laporan Karhutla di Kalsel

Rabu, 28 Oktober 2026 - 16:13 WIB

Gantikan Dr. Ita Minarni, Muhammad Taufiq Resmi Jabat Plt Kadis PUPR Barito Selatan

Rabu, 28 Oktober 2026 - 08:26 WIB

Usulan Harta Pejabat Tak Terlapor LHKPN Dirampas Negara: Langkah Tegas atau Melanggar Hukum?

Selasa, 27 Oktober 2026 - 17:36 WIB

Mencetak generasi kritis di Era AI, PT AlamTri Gandeng Komunitas Pendidikan

Selasa, 27 Oktober 2026 - 06:30 WIB

Tekan Kekerasan dan Perundungan di Sekolah, Kemendikdasmen Rilis Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026

Selasa, 27 Oktober 2026 - 06:21 WIB

Di Balik Transaksi Rp26,1 Triliun PT Bayan Resources Tbk (BYAN): Kedaulatan Ekonomi atau Pindah Tangan Oligarki Tambang?

Senin, 26 Oktober 2026 - 23:35 WIB

Karhutla Meluas, Baznas Kerahkan Personel ke Sejumlah Wilayah Indonesia

Senin, 26 Oktober 2026 - 23:33 WIB

KPK Minta Aset Pejabat yang Tak Dilaporkan dalam LHKPN Dapat Dirampas Negara

Berita Terbaru