Sering Pemadaman Bergilir, DPRD Kalteng Desak Pemerintah Genjot Pembangunan PLTS

1TULAH.COM-Masalah krisis kelistrikan yang ditandai dengan pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) masih terus dikeluhkan oleh masyarakat. Menyikapi kondisi tersebut, kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalteng menyarankan agar pemerintah daerah segera memperkuat pengembangan sumber energi alternatif berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT).

Salah satu solusi konkret yang dinilai sangat layak dan potensial untuk diterapkan di Bumi Tambun Bungai adalah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Asdy Narang, mengungkapkan bahwa pemanfaatan energi surya dapat menjadi solusi jangka panjang yang efektif. Selain mampu memperluas akses kelistrikan hingga ke penjuru daerah, PLTS juga dapat mengurangi ketergantungan wilayah terhadap satu sumber pasokan energi konvensional saja.

“Keberadaan PLTS sangat penting untuk menjangkau kawasan yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan akses jaringan listrik. Pemanfaatan energi terbarukan mampu mendukung pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah pelosok,” ujar Asdy Narang, Selasa (30/6/2026).

Dampak Pemadaman Listrik Terhadap Ekonomi dan Pelayanan Publik

Asdy menilai fenomena pemadaman listrik yang belakangan ini kerap terjadi membuktikan bahwa Kalteng sangat membutuhkan sistem kelistrikan yang lebih andal dan kokoh.

Gangguan pasokan listrik yang tidak menentu terbukti membawa dampak domino negatif yang merugikan masyarakat luas, di antaranya:

• Aktivitas Rumah Tangga: Terganggunya kenyamanan dan rutinitas harian warga.

• Pelayanan Publik: Menghambat efisiensi pelayanan di kantor-kantor pemerintahan dan fasilitas umum.

• Sektor Pendidikan: Mengganggu kegiatan belajar mengajar, terutama yang berbasis digital.

• Roda Perekonomian: Menurunkan produktivitas pelaku UMKM dan sektor industri lokal yang bergantung pada daya listrik.

PLTS Sebagai Solusi Elektrifikasi Daerah Terpencil

Menurut politisi muda ini, program elektrifikasi yang dijalankan oleh pemerintah bersama PT PLN (Persero) harus berjalan beriringan dengan pemanfaatan potensi alam lokal. Karakteristik wilayah Kalteng yang luas dengan banyak desa terpencil membuat PLTS menjadi opsi paling rasional untuk memotong jalur distribusi yang sulit dijangkau jaringan konvensional.

“Karena itu, program elektrifikasi harus terus diperluas dan diperkuat agar masyarakat memiliki akses listrik yang lebih merata,” tegasnya.

Bukan Menggantikan PLN, Melainkan Memperkuat Ketahanan Energi

Lebih lanjut, Asdy mengklarifikasi bahwa dorongan untuk mengembangkan PLTS bukan bertujuan untuk menghentikan atau menggantikan peran jaringan listrik utama dari PLN. Sebaliknya, PLTS diposisikan sebagai sistem back-up atau pelengkap (komplementer) demi menjaga ketahanan energi daerah.

Dengan adanya diversifikasi atau keberagaman sumber energi, daerah terpencil maupun kawasan yang rawan gangguan operasional tidak perlu lagi lumpuh total saat jalur utama PLN mengalami kendala teknis.

“Dengan sistem yang lebih beragam, risiko terganggunya aktivitas masyarakat akibat pemadaman jadi dapat diminimalkan,” tambah Asdy.

Di akhir penyataannya, Komisi IV DPRD Kalteng ini berharap agar Pemerintah Provinsi, PLN, serta seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) berkolaborasi mempercepat transisi energi hijau di Kalteng. Target utamanya adalah mewujudkan Kalteng Terang, di mana seluruh warga tanpa terkecuali dapat menikmati hak akses energi secara adil dan merata. (Ingkit)