Menkeu Purbaya Incar Efisiensi Maksimal Program Makan Bergizi Gratis: “Kalau Bisa Rp 0, Tapi…”

- Jurnalis

Senin, 29 Juni 2026 - 12:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Massa aksi membawa poster dan spanduk saat menggelar aksi damai mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Trenggalek, Jawa Timur, Senin (22/6/2026). ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko].

Massa aksi membawa poster dan spanduk saat menggelar aksi damai mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Trenggalek, Jawa Timur, Senin (22/6/2026). ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko].

1TULAH.COM-Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk terus mengawal efisiensi anggaran negara, termasuk pada program warisan strategis Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG).

Meski anggaran program ini sudah mengalami pemangkasan sebelumnya, Menkeu Purbaya secara blak-blakan menginginkan adanya penghematan yang jauh lebih signifikan agar ruang fiskal APBN tetap aman.

Implementasi Bagus, Tapi Anggaran Masih Bisa Ditekan

Dalam acara media briefing yang digelar di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (29/6/2026), Purbaya sempat melontarkan pernyataan berseloroh namun sarat makna terkait anggaran program MBG. Ia mengaku, jika didasarkan pada prinsip efisiensi ekstrem, ia ingin anggaran tersebut ditekan hingga menyentuh angka nol rupiah.

Namun, sang Bendahara Negara menyadari bahwa hal tersebut mustahil dilakukan mengingat program ini krusial dan harus tetap berjalan demi masyarakat.

“Kalau saya maunya Rp 0, tapi enggak bisa kan. Itu sudah keluar anggarannya. Kalau berhenti juga enggak benar,” ujar Purbaya kepada awak media.

Baca Juga :  9 Cara Mengatasi Flek Hitam Menahun di Pipi Usia 45 Tahun ke Atas akibat Sinar Matahari

Purbaya menggarisbawahi bahwa secara substansi, Makan Bergizi Gratis adalah program yang sangat bagus. Kendati demikian, ia menyoroti bahwa aspek implementasi di lapangan masih memerlukan banyak perbaikan dan penyempurnaan agar tidak terjadi pemborosan dana negara.

Anggaran APBN Dipastikan Lebih Aman

Pekan lalu, Kementerian Keuangan telah menggelar pertemuan intensif dengan para petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membahas restrukturisasi anggaran ini. Hasilnya, usulan efisiensi justru datang langsung dari pihak BGN sendiri melalui proposal terbaru mereka.

Meskipun menyetujui adanya pemangkasan tambahan, Menkeu Purbaya masih enggan membeberkan nominal pasti atau persentase anggaran MBG yang dipotong.

Poin-Poin Penting Terkait Efisiensi Anggaran MBG:

  • Pengurangan Signifikan: Pemotongan anggaran kali ini dinilai cukup besar dibandingkan proyeksi awal.

  • Inisiatif dari BGN: Proposal efisiensi yang lebih baik diajukan langsung oleh Kepala BGN, bukan paksaan dari Kemenkeu.

  • Keamanan Fiskal: Purbaya memastikan dengan adanya pemangkasan ini, postur anggaran negara (APBN) menjadi jauh lebih aman dan sehat.

Baca Juga :  Kerusakan Hutan & Konflik Agraria: WALHI Sebut Satgas PKH Hanya "Ganti Pemain" ke BUMN

“Saya setuju apalagi kalau dipotong lebih banyak lagi. Tapi biar programnya jalan. Artinya kan ada efisiensi yang lebih bagus. Kalau kemarin saya lihat proposalnya ada efisiensi yang lebih bagus, walaupun masih bisa dikurangi sedikit lagi. Tapi nanti akan signifikan lah pemotongannya. Tapi bukan saya yang usul ya, Kepala BGN-nya sendiri,” jelas Purbaya.

Dukungan Publik Terhadap Keberlanjutan MBG

Di sisi lain, program Makan Bergizi Gratis terus mendapatkan atensi dan dukungan besar dari masyarakat di berbagai daerah. Sebagai contoh, pada Senin (22/6/2026) lalu, massa aksi di Trenggalek, Jawa Timur, sempat menggelar aksi damai membawa poster dan spanduk demi mendukung keberlanjutan program MBG ini.

Hal ini menunjukkan bahwa tantangan terbesar pemerintah saat ini adalah menjaga keseimbangan: memastikan program esensial ini tetap berjalan menyentuh masyarakat bawah, namun dengan biaya operasional yang seefisien mungkin demi menjaga stabilitas ekonomi nasional. (Sumber:Suara.com)

Berita Terkait

Kantor Bea Cukai Kudus Digeledah KPK, Puluhan Petugas Turun Langsung
Satu Korporasi Jadi Tersangka dalam Penanganan 30 Laporan Karhutla di Kalsel
Gantikan Dr. Ita Minarni, Muhammad Taufiq Resmi Jabat Plt Kadis PUPR Barito Selatan
Survei Voxpol Center: 90,1 Persen Masyarakat Indonesia Setuju Koruptor Dihukum Mati
Usulan Harta Pejabat Tak Terlapor LHKPN Dirampas Negara: Langkah Tegas atau Melanggar Hukum?
Mencetak generasi kritis di Era AI, PT AlamTri Gandeng Komunitas Pendidikan
Tekan Kekerasan dan Perundungan di Sekolah, Kemendikdasmen Rilis Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026
Di Balik Transaksi Rp26,1 Triliun PT Bayan Resources Tbk (BYAN): Kedaulatan Ekonomi atau Pindah Tangan Oligarki Tambang?
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 28 Oktober 2026 - 20:15 WIB

Kantor Bea Cukai Kudus Digeledah KPK, Puluhan Petugas Turun Langsung

Rabu, 28 Oktober 2026 - 20:14 WIB

Satu Korporasi Jadi Tersangka dalam Penanganan 30 Laporan Karhutla di Kalsel

Rabu, 28 Oktober 2026 - 16:13 WIB

Gantikan Dr. Ita Minarni, Muhammad Taufiq Resmi Jabat Plt Kadis PUPR Barito Selatan

Rabu, 28 Oktober 2026 - 08:26 WIB

Usulan Harta Pejabat Tak Terlapor LHKPN Dirampas Negara: Langkah Tegas atau Melanggar Hukum?

Selasa, 27 Oktober 2026 - 17:36 WIB

Mencetak generasi kritis di Era AI, PT AlamTri Gandeng Komunitas Pendidikan

Selasa, 27 Oktober 2026 - 06:30 WIB

Tekan Kekerasan dan Perundungan di Sekolah, Kemendikdasmen Rilis Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026

Selasa, 27 Oktober 2026 - 06:21 WIB

Di Balik Transaksi Rp26,1 Triliun PT Bayan Resources Tbk (BYAN): Kedaulatan Ekonomi atau Pindah Tangan Oligarki Tambang?

Senin, 26 Oktober 2026 - 23:35 WIB

Karhutla Meluas, Baznas Kerahkan Personel ke Sejumlah Wilayah Indonesia

Berita Terbaru