Respons Cepat! Dishub Kalteng Ambil Langkah Strategis Atasi Krisis BBM dan Tekan Lonjakan Tarif Angkutan

1tulah.com, PALANGKA RAYA – Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah mengambil langkah cepat dan strategis dalam menyikapi kenaikan harga serta kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berdampak langsung terhadap operasional angkutan orang dan barang di wilayah Kalimantan Tengah. Hal tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lintas sektor yang digelar di Aula Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (23 April 2026).

Rapat dibuka oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedy dan dihadiri berbagai pemangku kepentingan, antara lain unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, instansi vertikal, BUMN, perbankan, asosiasi angkutan, hingga operator perusahaan otobus se-Kalimantan Tengah.

Dalam rapat tersebut terungkap bahwa permasalahan utama yang dihadapi saat ini adalah sering habisnya stok BBM subsidi jenis biosolar di sejumlah SPBU akibat praktik pelangsiran dan penyalahgunaan. Kondisi tersebut menyebabkan angkutan umum berizin terpaksa menggunakan BBM non-subsidi dengan harga lebih tinggi, sehingga meningkatkan biaya operasional.

Dampak lanjutan dari kondisi tersebut berpotensi mendorong kenaikan tarif angkutan penumpang hingga 15–20 persen serta memicu tekanan inflasi daerah.

Yulindra Dedy menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen melindungi keberlangsungan layanan transportasi publik serta kepentingan masyarakat luas.

“Angkutan umum, khususnya bus dan angkutan berizin, harus menjadi prioritas dalam penyaluran BBM subsidi. Kami akan terus berkoordinasi dengan Pertamina, BPH Migas, Organda, serta aparat penegak hukum agar penyaluran BBM tepat sasaran,” tegasnya.

Ia menambahkan, Dinas Perhubungan mendorong penetapan SPBU tertentu yang memprioritaskan angkutan umum resmi, pengamanan distribusi BBM di lapangan, serta percepatan pembaruan sistem barcode BBM subsidi yang terintegrasi dengan data KIR kendaraan.

Rapat tersebut juga menghasilkan sejumlah langkah konkret, baik jangka pendek maupun jangka menengah. Dalam jangka pendek, disepakati prioritisasi alokasi kuota harian BBM subsidi bagi angkutan umum resmi di SPBU tertentu dengan pengawasan terpadu oleh Dishub, Organda, Pertamina, dan kepolisian.

Sementara itu, dalam jangka menengah, solusi difokuskan pada penyempurnaan mekanisme pendaftaran barcode BBM dengan persyaratan administrasi yang lebih ketat serta penguatan regulasi di tingkat daerah.

“Langkah ini penting untuk mencegah lonjakan tarif angkutan yang memberatkan masyarakat serta menjaga stabilitas ekonomi daerah. Dinas Perhubungan akan terus memastikan pelayanan transportasi publik tetap berjalan aman, lancar, dan terjangkau,” tambahnya.

Melalui koordinasi lintas sektor yang solid, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah optimistis permasalahan distribusi BBM dapat ditangani secara bertahap, sehingga aktivitas transportasi dan distribusi logistik di Kalimantan Tengah tetap berjalan optimal.(*)

Penulis : Hewu