Program Rumah Guru di Kalteng Minim Peminat: Dari 1.000 Unit Baru Terealisasi 127, Apa Kendalanya?

- Jurnalis

Rabu, 3 Desember 2025 - 04:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Sugiyarto.Foto:Dok/1tulah.com

Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Sugiyarto.Foto:Dok/1tulah.com

1TULAH.COM-Program bantuan subsidi perumahan bagi tenaga pendidik di Kalimantan Tengah (Kalteng) tengah menjadi sorotan. Meskipun pemerintah telah menyiapkan kuota hingga 1.000 unit rumah, realisasi di lapangan ternyata masih sangat jauh dari target yang diharapkan.

Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Sugiyarto, mengungkapkan bahwa berdasarkan data terbaru, baru sekitar 127 unit yang berhasil terealisasi. Fenomena rendahnya serapan ini memicu perhatian legislatif untuk mengevaluasi efektivitas program tersebut.

Rendahnya Serapan: Masalah Sosialisasi atau Infrastruktur?

Menurut Sugiyarto, ada beberapa faktor utama yang menyebabkan program subsidi rumah guru ini belum optimal. Salah satu kendala terbesar adalah kurangnya informasi yang sampai ke tangan para guru, terutama mereka yang bertugas di wilayah kabupaten dan pelosok.

“Untuk bantuan rumah, program rumah guru ini baru terdata 127. Artinya masih jauh. Ini mungkin tidak akan terserap untuk seribu rumah guru,” ujar Sugiyarto, sebagaimana dikutip pada Selasa (2/12/2025).

Baca Juga :  KPK Minta Aset Pejabat yang Tak Dilaporkan dalam LHKPN Dapat Dirampas Negara

Beliau menambahkan bahwa banyak guru yang hingga kini belum memahami prosedur teknis maupun alur pengajuan bantuan tersebut. “Kenapa tidak terserap? Karena mungkin sosialisasi kurang atau di daerah tidak ada pengembang (developer),” terangnya.

Kendala Teknis: Akses Perbankan dan Kehadiran Pengembang

Selain masalah informasi, hambatan teknis di lapangan juga menjadi penghalang serius. Mekanisme bantuan ini mewajibkan guru untuk mengambil kredit perumahan melalui pengembang, yang kemudian pembayarannya dilanjutkan dengan skema angsuran bersubsidi.

Kondisi ini menyulitkan para guru di daerah yang:

  1. Minim Akses Perbankan: Tidak adanya kantor cabang bank pelaksana (seperti BTN) di wilayah tempat mereka bertugas.

  2. Ketiadaan Developer: Belum banyaknya pengembang perumahan yang masuk ke wilayah kabupaten/kota tertentu untuk membangun unit rumah subsidi.

Siapa Saja yang Berhak Menerima Subsidi Ini?

Sugiyarto menegaskan bahwa program ini sebenarnya dirancang secara inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh tenaga pendidik di Bumi Tambun Bungai. Subsidi rumah ini tidak hanya terbatas pada Pegawai Negeri Sipil (PNS), tetapi juga mencakup:

  • Guru Negeri dan Swasta.

  • Guru dari berbagai jenjang: SD, SMP, SLTA, hingga SLB.

  • Syarat Utama: Memiliki SK (Surat Keputusan) resmi sebagai guru dan tercatat sebagai warga Kalimantan Tengah.

“Ini untuk semua guru yang punya SK, termasuk guru swasta juga bisa. Yang penting warga Kalimantan Tengah dan memiliki SK guru,” tegas Sugiyarto.

Langkah Kedepan: Menjemput Bola ke Daerah

DPRD Kalteng berharap pemerintah provinsi dan instansi terkait dapat lebih proaktif melakukan “jemput bola”. Sosialisasi yang lebih masif ke sekolah-sekolah di daerah sangat diperlukan agar kuota 1.000 unit rumah tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para pahlawan tanpa tanda jasa.

Baca Juga :  Dinilai Lembek ke Nusron Wahid, MAKI Laporkan Pimpinan KPK ke Dewas

Dengan ketahanan pangan dan kesejahteraan papan yang terjamin, diharapkan kualitas pendidikan di Kalimantan Tengah dapat terus meningkat menuju tahun 2026. (Ingkit)

Berita Terkait

Menteri HAM Natalius Pigai Dorong Restorative Justice untuk Film “Pesta Babi” Dandhy Laksono
Buntut Video Viral di Terminal Kedamin, Kapolres Kapuas Hulu Siap Jalankan Hukum Adat
Peluang Indonesia Bertahan di Emerging Market MSCI Capai Di Atas 50 Persen, BEI Makin Optimistis
Pemkab Barito Selatan Salurkan Bansos dan Cadangan Pangan untuk Tiga Desa di Dusun Selatan
Pemkab Mura Dukung Peningkatan Kinerja Jamkrida
Kukuhkan ABPEDNAS Mura, Heriyus Harapkan Desa Semakin Kuat dan Mandiri
Kalteng Mulai Hujan, Relawan Karhutla Palangka Raya Tetap Waswas Sisa Titik Api
Pajak Pembalut 11 Persen Tuai Kritik: Dinilai Bebani Kebutuhan Dasar Perempuan
Tag :

Berita Terkait

Minggu, 1 November 2026 - 13:23 WIB

Menteri HAM Natalius Pigai Dorong Restorative Justice untuk Film “Pesta Babi” Dandhy Laksono

Minggu, 1 November 2026 - 10:47 WIB

Buntut Video Viral di Terminal Kedamin, Kapolres Kapuas Hulu Siap Jalankan Hukum Adat

Minggu, 1 November 2026 - 07:28 WIB

Peluang Indonesia Bertahan di Emerging Market MSCI Capai Di Atas 50 Persen, BEI Makin Optimistis

Minggu, 1 November 2026 - 02:02 WIB

Pemkab Barito Selatan Salurkan Bansos dan Cadangan Pangan untuk Tiga Desa di Dusun Selatan

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 22:32 WIB

Pemkab Mura Dukung Peningkatan Kinerja Jamkrida

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 22:27 WIB

Kukuhkan ABPEDNAS Mura, Heriyus Harapkan Desa Semakin Kuat dan Mandiri

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 12:49 WIB

Kalteng Mulai Hujan, Relawan Karhutla Palangka Raya Tetap Waswas Sisa Titik Api

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 11:18 WIB

Pajak Pembalut 11 Persen Tuai Kritik: Dinilai Bebani Kebutuhan Dasar Perempuan

Berita Terbaru