Dewan Ingatkan Pemda Jaga Hak Wajib Pajak dalam Penetapan NJOP

1tulah.com, Puruk Cahu – DPRD Kabupaten Murung Raya (Mura) menyoroti pentingnya perlindungan hak Wajib Pajak (WP) dalam proses penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), terutama menyangkut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Wakil Ketua I DPRD Murung Raya, Dina Maulidah, mengatakan bahwa pemerintah daerah perlu berhati-hati dan cermat dalam menentukan nilai NJOP agar tidak menimbulkan beban berlebih bagi masyarakat.

“Pemerintah daerah harus memastikan tidak terjadi kenaikan yang terlalu drastis tanpa kajian dan sosialisasi. Hal ini penting agar hak-hak wajib pajak tidak terabaikan,” ujarnya, Selasa (9/12/2025).

Ia juga mendorong Pemda melalui Dinas Pendapatan untuk melakukan pemutakhiran data objek pajak secara menyeluruh. Menurutnya, data yang akurat dapat membantu mengurangi ketidaksesuaian antara kondisi lapangan dengan data administrasi, serta mencegah adanya objek pajak yang belum terdaftar atau belum diperbarui nilainya. “Dengan data PBB-P2 yang mutakhir, akurasi NJOP akan semakin baik sehingga PAD dari sektor PBB-P2 dapat meningkat secara optimal,” terang Dina.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya memberikan ruang keberatan dan koreksi bagi wajib pajak yang merasa dirugikan oleh penetapan nilai pajak. “Pemerintah harus memberikan ruang yang jelas bagi wajib pajak untuk menyampaikan keberatan atau meminta peninjauan kembali jika ada nilai yang dirasa tidak sesuai,” tukasnya. (Sur)