Mitigasi Kebencanaan dan UMKM Jadi Prioritas! Fraksi Gerindra Desak APBD Kalteng 2026 Fokus ke Pencegahan Karhutla dan Ekonomi Rakyat

1TULAH.COM-Fraksi Gerindra DPRD Kalteng melalui juru bicara Helmi mendesak Pemprov alokasikan anggaran APBD 2026 untuk mitigasi Karhutla di lahan gambut dan penguatan UMKM. Simak pandangan Fraksi Gerindra demi pembangunan Kalteng yang berkelanjutan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Tahun Anggaran 2026 menjadi sorotan utama dalam Rapat Paripurna DPRD Kalteng. Fraksi Partai Gerindra, melalui juru bicaranya, Helmi, menyampaikan pandangan tegas yang mendesak Pemerintah Provinsi untuk mengarahkan prioritas anggaran pada dua sektor krusial: lingkungan hidup dan penguatan ekonomi kerakyatan.

Pandangan ini disampaikan Helmi dalam Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025 pada Selasa (14/10/2025), sebagai respons terhadap Nota Keuangan dan Rancangan APBD 2026.

Fokus I: Memperkuat Mitigasi Kebencanaan di Lahan Gambut

Kalimantan Tengah dikenal sebagai provinsi dengan bentang alam yang didominasi oleh lahan gambut yang sangat rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Helmi menekankan bahwa tantangan di bidang lingkungan hidup dan kebencanaan ini memerlukan perhatian anggaran yang serius.

Menurut Fraksi Gerindra, strategi pencegahan harus menjadi fondasi utama dalam alokasi anggaran, bukan hanya penanganan setelah bencana terjadi.

“Kalimantan Tengah menghadapi tantangan besar di bidang lingkungan hidup dan kebencanaan. Luasnya wilayah gambut meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan, sehingga alokasi anggaran untuk mitigasi, pengawasan lapangan, serta edukasi masyarakat perlu diperkuat,” ujar Helmi.

Desakan ini menegaskan filosofi bahwa: “Pencegahan lebih baik daripada penanganan.” Oleh karena itu, Fraksi Gerindra meminta kebijakan yang berorientasi pada pencegahan dini, terutama pada penguatan kapasitas di tingkat akar rumput dan teknologi deteksi dini, harus menjadi bagian integral dari prioritas APBD Kalteng 2026 Gerindra.

Fokus II: Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Sektor Riil

Selain isu lingkungan, Fraksi Gerindra juga menyoroti pentingnya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan Tengah. Fraksi ini meminta agar APBD 2026 didesain untuk mendorong kemandirian dan daya saing masyarakat melalui penguatan sektor riil.

Helmi menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi harus memberikan dukungan konkret dan terukur kepada para pelaku usaha kecil.

Dukungan tersebut harus mencakup:

1. Akses Modal: Kemudahan mendapatkan permodalan bagi UMKM.
2. Pelatihan Keterampilan: Peningkatan skill untuk petani, nelayan, dan pelaku usaha lainnya.
3. Kemudahan Distribusi: Memastikan hasil produksi dapat menjangkau pasar secara efisien.

“Sektor riil dan ekonomi rakyat harus menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah,” lugas Helmi.

Pemberdayaan UMKM dan sektor primer (pertanian dan perikanan) dinilai sebagai kunci untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi secara statistik, tetapi juga mampu dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

Harapan Fraksi Gerindra: APBD yang Berkelanjutan dan Inklusif

Pandangan umum Fraksi Gerindra ini merupakan seruan keras agar Rancangan APBD Kalteng Tahun Anggaran 2026 benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat dan tantangan geografis yang dihadapi provinsi.

Fraksi Partai Gerindra berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat mengakomodasi aspirasi yang telah disampaikan. Dengan memprioritaskan mitigasi Karhutla dan penguatan ekonomi kerakyatan, APBD 2026 diharapkan mampu menjadi instrumen efektif untuk mewujudkan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada infrastruktur fisik, tetapi juga berkelanjutan dan inklusif.

Keputusan akhir dalam penyusunan APBD 2026 akan sangat menentukan arah pembangunan Kalimantan Tengah dalam menghadapi ancaman lingkungan dan tantangan ekonomi global ke depan. (Ingkit)