DPRD Mura dan Pemkab Cari Solusi Terbaik Nasib Tenaga Honorer yang Dirumahkan

1tulah.com, Puruk Cahu – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya (Mura) bersama Pemkab setempat sepakat mencari solusi untuk kembali memberdayakan ratusan tenaga honorer atau kontrak di bawah dua tahun yang dirumahkan karena dampak aturan Pemerintah Pusat.
Kesepakatan terbaik tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang dilaksanakan oleh DPRD Murung Raya dengan mengundang Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya beserta jajaran di ruang pleno DPRD di Puruk Cahu, Rabu (23/4/2025).

RDP sendiri dipimpim ketua DPRD Mura Rumiadi didampingi Wakil Ketua I DPRD Dina Maulidah dan Wakil Ketua II Likon serta para anggota DPRD Murung Raya. Hadir pula Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Heriyus dan Rahmanto Muhifin. Hadir pula Sekretaris Daerah Hermon, Kepala BKPSDM Patusiadi dan beberapa kepala OPD lainnya.

Ketua DPRD Murung Raya, Rumiadi saat memimpin RDP mengatakan pada prinsipnya DPRD prihatin dengan adanya pemberhentian ratusan honorer yang bekerja dibawah dua tahun tersebut.
Rumiadi juga mengaku memahami keputusan Pemkab Murung Raya, karena terbentur dengan aturan dari pemerintah pusat, dan berharap adanya solusi agar para honorer tersebut bisa kembali diberdayakan.
“DPRD berharap nasib para honorer yang dirumahkan ini bisa diselamatkan. Kami tunggu dalam kurun satu bulan setengah ini sudah ada jawaban dari pemerintah pusat perihal masalah yang kita bahas ini,” kata Rumiadi.

Setelah mendengar pendapat DPRD, Pemkab Murung Raya akan mencari solusi agar bisa mengembalikan ratusan honorer yang masa kerjanya dibawah dua tahun untuk kembali bekerja.

Menurut Heriyus setelah RDP ini, Pemkab Murung Raya melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) akan mengirimkan surat resmi yang mengharapkan adanya solusi dari pemerintah pusat.
“Dalam waktu satu minggu kedepan akan dikirim surat resmi Pemkab Murung Raya ke MenPAN-RB, dan setelah ada jawaban baru ada keputusan tentang bagaimana nasib mereka ini. Jadi mohon bersabar sampai adanya jawaban,” terang Heriyus didampingi Wakil Bupati Rahmanto Muhidin.

DitambahkanHeriyus lagi, tentunya keinginan untuk mengembalikan total 775 honorer tersebut bertentangan dengan surat edaran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara tahun 2022 yang sebelumnya mengacu pada pada Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN yang menjelaskan bahwa pegawai hanya terdiri dari ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian (PPPK).
“Tentunya untuk mengembalikan mereka yang dirumahkan harus mempunyai payung hukum walaupun ada kemungkinan ditolak. Intinya kita berupaya dulu sambil menjelaskan kebutuhan kita akan kepegawaian yang saat ini masing kurang lengkap karena status daerah pemekaran,” tukas Heriyus. (Sur)