Wamendagri Pastikan 9 Daerah Siap Gelar PSU Pilkada, Imbau Semua Pihak Terima Hasil!

1TULAH.COM-Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk memberikan kabar terbaru terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah daerah yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Wamendagri memastikan bahwa sembilan daerah telah menyatakan kesiapan penuh untuk menggelar PSU dalam waktu dekat.

Ribka Haluk menjelaskan secara rinci jadwal pelaksanaan PSU di sembilan daerah tersebut. Kabupaten Parigi Moutong dijadwalkan akan melaksanakan PSU pada 16 April 2025. Sementara itu, delapan daerah lainnya, yaitu Kota Banjarbaru, Kabupaten Serang, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Bengkulu Selatan, akan menyelenggarakan PSU secara serentak pada 19 April 2025.

Wamendagri mengungkapkan apresiasinya atas kerja keras dan sinergi seluruh pihak terkait di daerah. Mulai dari gubernur, bupati, wali kota, jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Tentara Nasional Indonesia (TNI), hingga Kepolisian Republik Indonesia (Polri), semuanya telah memastikan persiapan PSU telah mencapai 99 persen dan kini tinggal menunggu hari pelaksanaannya.

“Saya atas nama Bapak Menteri Dalam Negeri menyampaikan ucapan terima kasih karena semua pemerintah daerah sudah siap untuk melaksanakan PSU,” kata Ribka, seperti dikutip pada Sabtu (12/4/2025).

Lebih lanjut, Wamendagri mengimbau seluruh stakeholder di daerah untuk melakukan mitigasi terhadap potensi tantangan yang mungkin muncul saat pelaksanaan PSU. Salah satu perhatian utama adalah potensi cuaca buruk, yang perlu diantisipasi melalui koordinasi yang baik dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Tak hanya itu, Ribka Haluk juga mengajak seluruh pihak yang terlibat dalam kontestasi Pilkada untuk bersikap bijaksana dan legawa dalam menerima hasil pemilihan yang akan datang. Ia khawatir jika masing-masing pihak kembali mengajukan gugatan ke MK setelah PSU selesai, hal tersebut akan memperlambat jalannya roda pemerintahan di daerah yang bersangkutan.

Wamendagri juga mengingatkan kepada pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait yang menyelenggarakan Pilkada untuk benar-benar mempersiapkan gelaran tersebut dengan sebaik mungkin. Menurutnya, pengawasan dan pembinaan perlu dijalankan secara optimal guna menghasilkan Pilkada yang berkualitas dan dapat diterima oleh semua pihak.

“Supaya kualitas dari Pemilu (Pilkada) ini benar-benar dilaksanakan secara sungguh-sungguh seperti itu. Supaya tidak terus kita melakukan pengulangan PSU, supaya demokrasi kita itu baik,” tegasnya.

Bayang-Bayang Gugatan Lanjutan di MK Masih Menghantui

Pernyataan Wamendagri terkait kesiapan PSU di sembilan daerah ini muncul di tengah kabar bahwa hasil PSU di lima daerah lainnya kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, hingga berita ini diturunkan, permohonan gugatan dari lima daerah tersebut belum secara resmi diregister oleh MK.

Lima daerah yang hasil PSU-nya kembali dipersoalkan di MK, berdasarkan laman resmi Mahkamah Konstitusi pada Sabtu (12/4/2025), adalah Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Siak, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Taliabu.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Idham Holik, menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) dari MK untuk memastikan status gugatan dari lima daerah tersebut.

Jika gugatan diregister, maka akan dilanjutkan ke persidangan. Namun, jika tidak, maka KPU akan melanjutkan dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Meskipun demikian, KPU menyatakan kesiapannya untuk menghadapi gugatan tersebut jika nantinya diregister oleh MK.

Dengan adanya kepastian jadwal PSU di sembilan daerah, diharapkan proses demokrasi di wilayah-wilayah tersebut dapat segera tuntas. Namun, potensi gugatan lanjutan di MK menjadi pengingat bahwa dinamika politik pasca Pilkada 2024 masih akan terus berlanjut. (Sumber:Suara.com)