Puan Maharani Tanggapi Kasus Ladang Ganja di Bromo

- Jurnalis

Jumat, 21 Maret 2025 - 23:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPR RI, Dr. (H. C) Puan Maharani. (Dok: DPR)

Ketua DPR RI, Dr. (H. C) Puan Maharani. (Dok: DPR)

1TULAH.COM – Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh terkait keberadaan ladang ganja di kawasan konservasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).

Pernyataan ini disampaikan sebagai tanggapan atas viralnya informasi di media sosial yang mengungkap adanya ladang ganja di kawasan wisata populer tersebut.

Menurut Puan, pembukaan ladang ganja di area konservasi merupakan pelanggaran hukum serius yang harus segera ditindaklanjuti.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya upaya aparat penegak hukum dalam membongkar jaringan yang terlibat serta memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

Baca Juga :  Malaysia Terancam Panas Ekstrem Tembus 41°C di 2027 akibat Gelombang Super El Nino

Keberadaan ladang ganja di kawasan TNBTS telah menarik perhatian publik, bukan karena keindahan alamnya, melainkan karena keterlibatan kawasan konservasi dalam aktivitas ilegal tersebut.

Kasus ini semakin ramai diperbincangkan setelah pihak TNBTS mengumumkan penutupan sementara aktivitas wisata selama lima hari, yakni pada 28 Maret hingga 1 April 2025.

Pengumuman ini memicu berbagai spekulasi dari netizen yang menduga bahwa langkah tersebut berkaitan dengan temuan ladang ganja yang tengah menjadi perbincangan luas.

Selain itu, kebijakan ketat mengenai larangan penggunaan drone di kawasan TNBTS juga memunculkan kecurigaan bahwa ada upaya untuk menutupi sesuatu.

Baca Juga :  Program Makan Bergizi Gratis Bermasalah, Pemerintah Minta Waktu Pembenahan 2 Bulan

Sebelumnya, publik dikejutkan dengan fakta bahwa ladang ganja tersebut tersebar di 59 lokasi berbeda di dalam kawasan taman nasional.

Temuan ini mendorong DPR untuk mengambil langkah lebih lanjut dengan berencana memanggil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemenhut).

Pemanggilan ini bertujuan untuk meminta penjelasan lebih rinci terkait temuan tersebut, sekaligus menginvestigasi kemungkinan adanya praktik serupa di kawasan konservasi lainnya.

Dengan langkah ini, diharapkan pihak terkait dapat memastikan pengawasan lebih ketat terhadap kawasan konservasi agar tidak lagi dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal.

Penulis : Laili R

Berita Terkait

Pimpin Rakor Karhutla, Bupati Bartim Minta Seluruh Unsur Perkuat Respon Cepat dan Deteksi Dini
Kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa: Rincian Evakuasi Korban dan Kendala Gelombang Tinggi
Malaysia Terancam Panas Ekstrem Tembus 41°C di 2027 akibat Gelombang Super El Nino
Pencarian Kapal Arupadhatu 1 Belum Buahkan Hasil, Basarnas Banten Perluas Area Penyisiran
Fenomena Single Life: Saat Perempuan Mulai Nyaman Melajang Tanpa Buru-Buru Cari Pasangan
Mulai Oktober 2026, Penyaluran Bansos Berubah Total Pakai Teknologi Digital dan Biometrik
Polda Banten Pastikan Pelampung Kedua Bukan Milik Kapal Arupadhatu 1
Kasus Keracunan Berulang, KPAI Desak Audit Transparan Kepemilikan Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)
Tag :

Berita Terkait

Senin, 14 September 2026 - 12:32 WIB

Pimpin Rakor Karhutla, Bupati Bartim Minta Seluruh Unsur Perkuat Respon Cepat dan Deteksi Dini

Minggu, 13 September 2026 - 17:08 WIB

Kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa: Rincian Evakuasi Korban dan Kendala Gelombang Tinggi

Minggu, 13 September 2026 - 16:46 WIB

Malaysia Terancam Panas Ekstrem Tembus 41°C di 2027 akibat Gelombang Super El Nino

Minggu, 13 September 2026 - 10:13 WIB

Pencarian Kapal Arupadhatu 1 Belum Buahkan Hasil, Basarnas Banten Perluas Area Penyisiran

Minggu, 13 September 2026 - 10:04 WIB

Fenomena Single Life: Saat Perempuan Mulai Nyaman Melajang Tanpa Buru-Buru Cari Pasangan

Sabtu, 12 September 2026 - 20:52 WIB

Polda Banten Pastikan Pelampung Kedua Bukan Milik Kapal Arupadhatu 1

Sabtu, 12 September 2026 - 13:55 WIB

Kasus Keracunan Berulang, KPAI Desak Audit Transparan Kepemilikan Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)

Sabtu, 12 September 2026 - 13:19 WIB

Penumpukan Kendaraan di SPBU Palangka Raya, Ketua DPRD Kalteng Minta Pertamina Evaluasi Suplai BBM

Berita Terbaru