RUU TNI Tuai Kritik Pedas dari PPI Dunia: Proses Tergesa-gesa dan Ancaman Demokrasi!

1TULAH.COM-Revisi Undang-Undang (RUU) TNI menjadi sorotan tajam Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di berbagai negara. Mereka menyoroti sejumlah isu krusial dalam pembahasan RUU TNI yang dinilai berpotensi mengancam demokrasi.

Ketua PPI Australia, Wildan Ali, mengkritik keras proses legislasi yang dilakukan DPR RI dan pemerintah. Ia menilai proses tersebut terburu-buru dan minim partisipasi publik. “Keputusan untuk melakukan rapat di hotel mewah selama akhir pekan merupakan sesuatu yang anomali, apalagi di tengah kebijakan pemerintah yang menerapkan efisiensi anggaran,” tegas Wildan.

Substansi RUU TNI yang Bermasalah

• Batas Usia Pensiun TNI: Sekretaris Jenderal PPI Belanda, Vadaukas Valudzia, menyoroti kenaikan batas usia pensiun TNI. Ia menilai hal ini dapat menghambat regenerasi di tubuh militer.
• Keterlibatan TNI dalam Penanganan Ancaman Siber: Ketua PPI Denmark, Yuan Anzal, menilai Pasal 7 ayat (2) angka 15 RUU TNI berpotensi mengancam demokrasi. “Hal ini akan mengancam sistem demokrasi sebagaimana yang terjadi pada kasus di Papua pada tahun 2019 perihal internet shutdown,” ujarnya.
• Perluasan Jabatan Sipil untuk TNI Aktif: Perwakilan PPI Jerman, Muhammad Nur Ar Royyan Mas, menilai hal ini akan mengaburkan mekanisme pertanggungjawaban pidana. Ia berpendapat revisi UU Peradilan Militer lebih mendesak.
• Potensi Dwifungsi TNI: Perwakilan PPI Inggris Raya, Aulia Mutiara Syifa, khawatir perluasan jabatan sipil untuk TNI akan memunculkan kembali dwifungsi TNI. “Perluasan jabatan dan penempatan TNI aktif pada 6 kementerian/lembaga, yang sebelumnya telah dijalankan pada 10 kementerian/lembaga, akan membawa TNI dalam keleluasaan melakukan praktik dwifungsi TNI/ABRI untuk mencampuri penyelenggaraan atau administrasi pemerintahan,” jelasnya.

Desakan PPI Dunia

Ketua PPI Jepang, Prima Gandhi, menegaskan bahwa PPI di berbagai negara mendesak pemerintah dan DPR RI untuk menghentikan pengesahan RUU TNI. Mereka menuntut kajian komprehensif yang melibatkan publik, akademisi, dan masyarakat sipil. (Sumber:Suara.com)