Belum Tahan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, Ini Penjelasan KPK !

- Jurnalis

Rabu, 30 Oktober 2024 - 07:56 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika. (Suara.com/Dea)

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika. (Suara.com/Dea)

1TULAH.COM- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan komitmennya dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Hal ini disampaikan menyusul adanya tudingan bahwa KPK melakukan pilih kasih dalam penanganan kasus yang melibatkan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor.

Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto menyatakan bahwa semua proses hukum yang dilakukan KPK, termasuk dalam kasus SN, berjalan secara objektif dan profesional. “Kami memastikan bahwa tidak ada intervensi dari pihak manapun dalam penanganan kasus ini,” tegasnya.

Alasan Penetapan SN sebagai Tersangka

KPK menjelaskan bahwa penetapan SN sebagai tersangka didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan memenuhi unsur-unsur pidana korupsi. “Setelah melalui proses penyelidikan yang panjang dan mendalam, tim penyidik menemukan bukti-bukti yang cukup untuk menetapkan SN sebagai tersangka,” ujar juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Baca Juga :  Pendaftaran MagangHub 2026 Batch 3 Ditutup Rabu 4 November, Kemnaker Imbau Segera Daftar

Lebih lanjut, KPK juga menjelaskan bahwa dalam proses penyidikan, tim penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dan saksi ahli, serta melakukan penggeledahan di beberapa lokasi. Hasil dari pemeriksaan dan penggeledahan tersebut kemudian dianalisis secara mendalam untuk dijadikan dasar dalam penetapan tersangka.

Bantah Tudingan Politik

Baca Juga :  Buntut Video Viral di Terminal Kedamin, Kapolres Kapuas Hulu Siap Jalankan Hukum Adat

Menanggapi tudingan bahwa penetapan SN sebagai tersangka dilatarbelakangi oleh motif politik, KPK dengan tegas membantahnya. “KPK adalah lembaga independen yang tidak terpengaruh oleh kepentingan politik manapun,” tegas Tessa Mahardika Sugiarto.

KPK juga menekankan bahwa setiap penanganan kasus yang dilakukan selalu berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku dan tidak ada pengecualian bagi siapapun, termasuk pejabat publik.

KPK berharap masyarakat dapat memahami dan mendukung langkah-langkah yang telah dilakukan oleh KPK dalam memberantas korupsi. “Kami akan terus bekerja keras untuk memberantas korupsi di negeri ini,” ujar. (Sumber:Suara.com)

 

 

Berita Terkait

Kunjungan Kerja ke Kalsel, DPRD Kalteng Perkuat Fungsi Legislasi dan Pembentukan Perda
Helikopter Mi-17V5 TNI AD Jatuh Saat Misi Water Bombing Karhutla di Seruyan, 1 Prajurit Gugur
Sejarah Kelam Penyadapan Presiden: Jejak Spionase Politik dari Megawati Hingga Prabowo
SP4N-LAPOR! Barsel 2026: Komitmen Pemkab Tingkatkan Transparansi dan Aduan Warga
Dukung Bareskrim Tahan 3 Jenderal, DPR Desak Pembongkaran Aktor Lain Kasus Penyadapan
Pengamanan Ibu Kota Diperketat: 20 Ribu Personel TNI AL Siaga di Tengah Skandal Penyadapan Presiden Prabowo
Bantah Intervensi Kasus Narkoba Anggota DPRD Jatim, Gerindra Ungkap Dugaan Oknum Polisi Minta Rp50 Juta
Pendaftaran MagangHub 2026 Batch 3 Ditutup Rabu 4 November, Kemnaker Imbau Segera Daftar
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 4 November 2026 - 16:55 WIB

Kunjungan Kerja ke Kalsel, DPRD Kalteng Perkuat Fungsi Legislasi dan Pembentukan Perda

Rabu, 4 November 2026 - 16:49 WIB

Helikopter Mi-17V5 TNI AD Jatuh Saat Misi Water Bombing Karhutla di Seruyan, 1 Prajurit Gugur

Rabu, 4 November 2026 - 12:42 WIB

Sejarah Kelam Penyadapan Presiden: Jejak Spionase Politik dari Megawati Hingga Prabowo

Rabu, 4 November 2026 - 06:27 WIB

Dukung Bareskrim Tahan 3 Jenderal, DPR Desak Pembongkaran Aktor Lain Kasus Penyadapan

Rabu, 4 November 2026 - 06:19 WIB

Pengamanan Ibu Kota Diperketat: 20 Ribu Personel TNI AL Siaga di Tengah Skandal Penyadapan Presiden Prabowo

Selasa, 3 November 2026 - 14:44 WIB

Bantah Intervensi Kasus Narkoba Anggota DPRD Jatim, Gerindra Ungkap Dugaan Oknum Polisi Minta Rp50 Juta

Selasa, 3 November 2026 - 13:04 WIB

Pendaftaran MagangHub 2026 Batch 3 Ditutup Rabu 4 November, Kemnaker Imbau Segera Daftar

Selasa, 3 November 2026 - 06:48 WIB

Pemerintah Matangkan Wacana Penyesuaian PTKP untuk Dongkrak Daya Beli, Siap Diterapkan 2027?

Berita Terbaru