Legislator Hasrat Ingatkan Netralitas PNS dan Kades di Barut

- Jurnalis

Sabtu, 26 Oktober 2024 - 07:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Barito Utara, Hasrat SAg. Foto: Setwan Barut

Anggota DPRD Barito Utara, Hasrat SAg. Foto: Setwan Barut

1tulah.com, MUARA TEWEH – Legislator (DPRD) Barito Utara (Barut) Hasrat SAg, mengingatkan netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan kepala desa (kades) di daerah setempat.

Hal itu mengingat PNS maupun aparatur desa sangat rentan untuk dilibatkan dalam politik praktis di setiap gelaran pemilu maupun pilkada.

Apalagi saat ini masih dalam suasana kampanye paslon Pilkada Kalteng maupun Pilkada Barut, di mana PNS maupun kades bisa dikenakan pidana pemilu jika tidak netral.

Legislator Hasrat meminta aparat desa harus netral demi tercapainya pemilu jujur dan adil.

“Kita menginginkan pemilihan kepada daerah yang jujur dan adil, sehingga kami meminta PNS maupun aparat desa harus tetap netral,” kata politisi PAN Barut ini kepada 1tulah.com, Sabtu, 26 Oktober 2024 pagi.

Baca Juga :  Bahaya Kabut Asap, DPRD Kalteng Minta Pemda Batasi Kegiatan di Ruang Terbuka

Legislator Hasrat juga mengucapkan selamat kepada kades dan BPD yang dikukuhkan atau diperpanjangan masa jabatannya oleh Pj Bupati Barut belum lama ini.

“Ini tidak terlepas dalam masalah pilkada Pj Bupati Barut berpesan juga agar menjaga ketertiban dan keamanan agar selalu kondusif di daerah masing-masing,” kata dia.

Di sisi lain dia mengingatkan, perlunya kerja sama antara aparat pemerintahan dan masyarakat untuk menjaga integritas pilkada.

Baca Juga :  Komisi II DPRD Kalteng Dorong Hilirisasi Perikanan demi Kesejahteraan Nelayan

Legislator Hasrat juga mengingatkan pentingnya netralitas bagi kepala desa dan lurah.

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Kepala Desa dilarang terlibat dalam kampanye politik. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat berakibat pada pemberhentian dari jabatan,” ujar Hasrat.

Ia juga mengajak semua untuk aktif mendorong masyarakat menggunakan hak suaranya. Ia menekankan pentingnya menghindari berita hoaks, politisasi Sara, dan praktik politik uang yang dapat merusak jalannya demokrasi.

“Mari, kita bersama menjaga pelaksanaan Pilkada tahun 2024 ini dengan damai, sejuk dan aman,” pungkas dia.

Editor: Aprie

Berita Terkait

Penumpukan Kendaraan di SPBU Palangka Raya, Ketua DPRD Kalteng Minta Pertamina Evaluasi Suplai BBM
DPRD Kalteng Matangkan Raperda Pertanahan, Lembaga Adat Jadi Garda Terdepan Resolusi Konflik
DPRD dan Pemprov Kalteng Mulai Bahas Nota Keuangan Perubahan APBD 2026
Komisi II DPRD Kalteng Dorong Hilirisasi Perikanan demi Kesejahteraan Nelayan
Bahaya Kabut Asap, DPRD Kalteng Minta Pemda Batasi Kegiatan di Ruang Terbuka
Realisasi Anggaran Pemprov Kalteng Baru 38 Persen, DPRD Desak Percepatan Lelang Proyek
Soroti Karhutla dan Serapan Anggaran 38 Persen, Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong Minta Percepatan Proyek
Karhutla Disebut Bencana Kemanusiaan, Ketua DPRD Kalteng Desak Pemprov dan Forkopimda Naikkan Status Siaga Darurat

Berita Terkait

Sabtu, 12 September 2026 - 13:19 WIB

Penumpukan Kendaraan di SPBU Palangka Raya, Ketua DPRD Kalteng Minta Pertamina Evaluasi Suplai BBM

Kamis, 10 September 2026 - 18:48 WIB

DPRD Kalteng Matangkan Raperda Pertanahan, Lembaga Adat Jadi Garda Terdepan Resolusi Konflik

Rabu, 9 September 2026 - 16:02 WIB

DPRD dan Pemprov Kalteng Mulai Bahas Nota Keuangan Perubahan APBD 2026

Selasa, 8 September 2026 - 19:23 WIB

Komisi II DPRD Kalteng Dorong Hilirisasi Perikanan demi Kesejahteraan Nelayan

Senin, 7 September 2026 - 16:01 WIB

Bahaya Kabut Asap, DPRD Kalteng Minta Pemda Batasi Kegiatan di Ruang Terbuka

Minggu, 6 September 2026 - 17:01 WIB

Realisasi Anggaran Pemprov Kalteng Baru 38 Persen, DPRD Desak Percepatan Lelang Proyek

Kamis, 3 September 2026 - 15:15 WIB

Soroti Karhutla dan Serapan Anggaran 38 Persen, Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong Minta Percepatan Proyek

Selasa, 1 September 2026 - 17:31 WIB

Karhutla Disebut Bencana Kemanusiaan, Ketua DPRD Kalteng Desak Pemprov dan Forkopimda Naikkan Status Siaga Darurat

Berita Terbaru