KPK Panggil Budi Sylvana Sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi APD

1TULAH.COM – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Budi Sylvana, sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) pada Kemenkes yang menggunakan dana siap pakai dari Badan Penanggulangan Bencana pada tahun 2020. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta.

Selain Budi Sylvana, tim penyidik KPK juga memeriksa Satrio Wibowo, Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia, sebagai saksi dalam perkara yang sama. KPK belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai keterangan apa saja yang akan didalami dari para saksi tersebut.

Ini merupakan pemeriksaan kedua bagi Budi dalam perkara ini, setelah sebelumnya diperiksa pada Februari 2024 terkait perhitungan dan besaran anggaran dalam pengadaan APD serta dugaan aliran uang yang dinikmati berbagai pihak dari pengadaan tersebut.

Kasus dugaan korupsi pengadaan APD di Kemenkes pertama kali diumumkan oleh KPK pada 9 November 2023.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengonfirmasi bahwa kasus ini sudah dalam tahap penyidikan dan sudah ada tersangka, meskipun nama-nama tersangka belum diumumkan. Nilai proyek pengadaan APD tersebut mencapai Rp3,03 triliun untuk 5 juta set APD.

Penyidikan ini juga melibatkan pemeriksaan beberapa pejabat lain, termasuk Kepala Seksi Evaluasi dan Harmonisasi Kebijakan Fasilitas Pertambangan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, Pius Rahardjo, yang pada tahun 2020 menjabat sebagai Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai X KPPBC Tipe Madya Pabean B Bogor.

Wakil Ketua MPR RI, Fadel Muhammad Al-Haddar, serta anggota DPR RI, Ihsan Yunus, juga telah diperiksa terkait dengan perkara ini.

Ihsan Yunus didalami pengetahuannya mengenai dugaan keterlibatan saksi dalam salah satu perusahaan pelaksana pengadaan APD di Kemenkes.

KPK menyesalkan penyalahgunaan dana besar dari pemerintah yang seharusnya digunakan untuk perlindungan keselamatan dan kesehatan masyarakat selama pandemi COVID-19, namun justru disalahgunakan melalui praktik-praktik korupsi.

Penulis : Dedy Hermawan