Terancam Bangkrut Pasca Embargo Ekonomi oleh Negara Barat, Presiden Rusia Balik Ancam Amerika dengan Penyitaan Aset

1TULAH.COM-Negara Rusia saat ini sedang dalam embargo ekonomi sebagai dampak menginvasi Ukraina pada 2022 lalu. Embargo yang didukung oleh Amerika Serikat dan Negara-negara barat ini, bisa saja membuat ekonomi Rusia bangkrut.

Untuk menantisipasi kebangkrutan ini, Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Kamis (23/5/2024) mengesahkan keputusan yang mengizinkan penyitaan aset-aset milik warga negara dan perusahaan-perusahaan Amerika di Rusia.

Perintah ini dimaksudkan untuk menjadi metode bagi warga negara dan perusahaan Rusia mendapatkan kompensasi dari pemerintah Rusia jika mereka terkena dampak negatif dari sanksi Barat baru-baru ini terhadap negara beruang merah itu.

Individu, perusahaan, dan organisasi Rusia akan dapat mengajukan kompensasi kepada pemerintah Rusia jika mereka dirugikan oleh sanksi-sanksi Barat.

Metode pembayaran yang diproyeksikan adalah dengan menyita aset-aset Amerika yang ada di Rusia, termasuk perusahaan, real estat, saham, dan rekening bank.

Setelah pasukan Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022, pihak Barat membekukan sekitar AS$300 miliar aset keuangan Rusia, yang sebagian besar merupakan cadangan bank sentral.

Bulan lalu, Kongres Amerika meloloskan sebuah RUU yang memungkinkan Presiden Joe Biden meningkatkan dukungan bagi Ukraina dengan dana dari aset-aset yang dibekukan itu. Rusia menyebut tindakan Biden ilegal.

Meskipun sebagian besar perusahaan-perusahaan Barat telah meninggalkan Rusia setelah dimulainya serangan ke Ukraina, sebagian perusahaan tetap tinggal, terutama perusahaan-perusahaan yang belum dapat menjual bisnis mereka di Rusia. Kini, perusahaan-perusahaan ini menghadapi risiko penyitaan aset oleh pemerintah Rusia.

Menurut mantan Presiden Dmitry Medvedev, aset-aset pribadi individu Amerika di Rusia akan menjadi fokus program ini karena jumlah properti negara Amerika di Rusia “tidak signifikan”.

Keputusan terbaru ini mengatakan bahwa aset-aset individu yang berada di bawah kendali Amerika akan menjadi sasaran program ini, namun cakupan “di bawah kendali Amerika” itu tidak jelas. (Sumber:voaindonesia.com)