Waspada! Kenaikan Harga BBM Ancam Ekonomi, Gubernur Kalteng Gerak Cepat Perkuat Pengawasan

1tulah.com, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menghadiri Rapat Koordinasi Antisipasi Kenaikan Harga akibat dampak kenaikan BBM yang digelar di Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (20 April 2026).

Rapat koordinasi ini menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna mengantisipasi potensi kenaikan harga serta menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa persoalan BBM memiliki dampak luas terhadap berbagai sektor, termasuk distribusi barang, harga kebutuhan pokok, hingga inflasi daerah. Oleh karena itu, pengelolaan distribusi BBM harus dilakukan secara optimal dan tepat sasaran.

Berdasarkan data yang dihimpun, kebutuhan BBM di Kalimantan Tengah tergolong tinggi dan didukung oleh sejumlah depot di wilayah Pulang Pisau, Sampit, dan Pangkalan Bun. Namun demikian, pemerataan distribusi masih menjadi perhatian utama pemerintah daerah.

“Kami berharap adanya penyesuaian distribusi, khususnya pada wilayah dengan aktivitas tinggi seperti sektor perkebunan, pertambangan, dan pertanian, agar distribusi BBM dan LPG lebih sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan,” ujar Gubernur.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya langkah antisipatif terhadap potensi dampak kenaikan BBM yang dapat memicu kenaikan harga bahan pokok. Menurutnya, koordinasi yang kuat antarinstansi menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.

“Permasalahan BBM ini berpotensi menjadi persoalan serius apabila tidak diantisipasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dari seluruh pihak,” tegasnya.

Dalam rangka memperkuat pengawasan, Gubernur mendorong pemanfaatan teknologi, seperti sistem pemantauan distribusi berbasis GPS, dokumentasi lapangan, serta pengawasan langsung hingga ke SPBU.

Selain itu, pengaturan pola distribusi juga dinilai penting, termasuk pengaturan waktu pelayanan antara BBM subsidi dan non-subsidi guna menghindari antrean panjang dan penumpukan di lapangan.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, menekankan pentingnya memastikan pasokan dan distribusi BBM serta LPG tetap aman melalui koordinasi intensif dengan Pertamina dan seluruh pemangku kepentingan.

Ia juga menegaskan bahwa pengawasan distribusi subsidi, baik BBM maupun LPG 3 kilogram, harus diperketat guna mencegah penyalahgunaan dan memastikan tepat sasaran.

“Langkah penertiban serta penegakan hukum terhadap penimbunan dan praktik kecurangan harus dilakukan secara tegas,” ujarnya.

Dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah daerah juga mengintensifkan pengendalian inflasi melalui monitoring harga, inspeksi mendadak (sidak) pasar, serta intervensi apabila terjadi lonjakan harga.

Selain itu, perlindungan masyarakat diperkuat melalui program bantuan sosial, operasi pasar, serta penyediaan layanan pengaduan masyarakat.

“Komunikasi publik yang transparan sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta mencegah kepanikan,” tambahnya.

Di sisi lain, pihak Pertamina telah melakukan berbagai langkah antisipatif, antara lain penguatan stok, monitoring distribusi secara real time, serta optimalisasi sistem logistik guna memastikan kelancaran pasokan energi di daerah.

Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Yuliansyah Andrias, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Hendri Hanafi, kepala perangkat daerah terkait, serta jajaran Pertamina.(*)

Penulis : Hewu