DPRD Kalteng Minta Catatan LKPJ Jadi Perbaikan Nyata Layanan Publik, Ingatkan WTP Bukan Berarti Tanpa Masalah!

1TULAH.COM-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Tengah (DPRD Kalteng) memungkas bahwa rekomendasi dan hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Daerah tidak boleh berhenti hanya sekadar menjadi dokumen evaluasi di atas kertas. Legislatif menegaskan pentingnya komitmen Pemprov Kalteng untuk menerjemahkan setiap catatan kritik menjadi perbaikan konkret dalam pelayanan publik.

Wakil Ketua II DPRD Kalteng, Muhammad Ansyari, menekankan bahwa seluruh catatan koreksi dan rekomendasi dari pihak legislatif difokuskan untuk mendorong akselerasi kualitas tata kelola pemerintahan serta menjawab ekspektasi tinggi masyarakat terkait kemajuan pembangunan daerah.

Opini WTP Bukan Berarti Bebas Catatan

Muhammad Ansyari, yang juga legislator dari Fraksi Partai Gerindra, menggarisbawahi bahwa raihan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah tidak bisa dijadikan alasan untuk berpuas diri. Predikat tersebut tidak secara otomatis menandakan seluruh sektor pelayanan dan pembangunan telah bebas dari masalah.

“Walaupun kita memperoleh opini WTP, tetap ada catatan-catatan yang harus ditindaklanjuti. DPRD sebagai lembaga pengawas berkewajiban melakukan koreksi, pengawasan, dan mendorong perbaikan ke depan,” ujar Ansyari, Jumat (26/6/2026).

Prioritaskan Sektor Kesehatan, Pendidikan, dan Infrastruktur

Menurut Ansyari, ketepatan serta kecepatan tindak lanjut pemerintah daerah terhadap rekomendasi DPRD Kalteng akan berdampak langsung pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat di seluruh penjuru Kalimantan Tengah.

Beberapa sektor vital yang membutuhkan perhatian ekstra dan pembenahan intensif mencakup:

• Pendidikan: Peningkatan mutu dan aksesibilitas sarana belajar.

• Kesehatan: Pemerataan layanan dan tenaga medis hingga kawasan pelosok.

• Infrastruktur & Perhubungan: Perbaikan konektivitas antarwilayah untuk menopang pertumbuhan ekonomi.

“Bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga perhubungan masih memerlukan perhatian serius. Kebutuhan dasar masyarakat Kalteng harus menjadi prioritas utama yang dipenuhi,” tegasnya.

DPRD Kalteng berharap Pemprov Kalteng segera mengambil langkah cepat dalam menindaklanjuti rekomendasi LKPJ agar dampak positif pembangunan dapat dirasakan secara nyata dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat. (Ingkit)