Minim Kontribusi Terhadap PAD, Anggota Komisi I DPRD Kalteng Kritik Operasional Truk PBS

1TULAH.COM-Penggunaan fasilitas jalan umum oleh armada Perusahaan Besar Swasta (PBS) di Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali menuai sorotan tajam. Langkah operasional perusahaan di sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit tersebut dinilai tidak sebanding dengan kontribusi finansial yang masuk ke kas daerah.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalteng, Purdiono, menyoroti secara khusus tingginya daya rusak jalan akibat beban kendaraan operasional PBS yang diduga kuat minim memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalteng.

Kirisis Plat Luar Daerah (Non-KH) Buat Kalteng Rugi Dua Kali

Purdiono mengindikasikan bahwa sebagian besar armada operasional pertambangan dan perkebunan yang melintas di wilayah Kalteng masih memanfaatkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau plat dari luar daerah (non-KH).

Kondisi ini menciptakan kerugian ganda (double loss) bagi pemerintah provinsi maupun masyarakat lokal. Di satu sisi, beban muatan truk korporasi merusak struktur infrastruktur jalan secara masif. Di sisi lain, daerah tidak memperoleh hak penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) karena pajak operasional armada tersebut masuk ke kas provinsi asal plat kendaraan.

“Kita patut mempertanyakan, apakah mobil-mobil PBS itu membayar pajak di Kalteng? Jangan-jangan platnya bukan plat Kalteng. Kalau begitu, kita rugi dua kali. Sudah tidak mendapat kontribusi pajak kendaraan bermotor, jalan kita pun rusak dilewati,” ujar Purdiono kepada awak media, Selasa (2/6/2026).

Dampak Penggunaan Kendaraan Non-KH Bagi Daerah

Soroti Ketidakadilan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Selain persoalan pajak kendaraan, legislator ini juga menyuarakan kritikan keras terkait ketidakadilan distribusi perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Menurutnya, porsi Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Kalteng sering kali mengalami pemotongan. Padahal, potensi sumber daya alam (SDA) Kalteng terus dieksploitasi dalam jumlah besar untuk menyokong kebutuhan nasional.

• Eksploitasi Sumber Daya: Kekayaan alam Kalteng terus dikeruk oleh sektor pertambangan dan perkebunan.

• Pengurangan Alokasi DBH: Porsi pembalikan dana dari pusat ke daerah (DBH) kerap tidak sebanding dan cenderung dipangkas.

• Dampak Sosial-Lingkungan: Daerah harus menanggung residu berupa kerusakan jalan dan potensi konflik sosial di masyarakat.

“Pemerintah pusat mengambil sumber daya alam kita, sementara DBH-nya dipotong. Kita mendesak pusat agar betul-betul memperhatikan hal ini. Jangan sampai sumber daya alam kita diangkut, tapi kita di daerah hanya ditinggali jalan hancur dan konflik sosialnya saja,” tegas Purdiono.

Komisi I DPRD Kalteng Siap Kawal Evaluasi Tata Kelola Ke Pusat

Menanggapi berbagai ketimpangan tersebut, Komisi I DPRD Provinsi Kalteng berkomitmen untuk membawa aspirasi masyarakat ini secara resmi ke tingkat nasional.

DPRD Kalteng akan mengawal dan mendesak kementerian terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola perizinan lintas kendaraan PBS, kewajiban balik nama kendaraan operasional ke plat KH, serta skema redistribusi alokasi DBH bagi daerah penghasil SDA. (Ingkit)