Sengkarut Dapur Makan Bergizi Gratis: Istana Turunkan Tim Audit Internal

1TULAH.COM-Program unggulan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG), kini tengah berada di bawah pengawasan ketat. Pihak Istana Kepresidenan mengonfirmasi bahwa mereka sedang menindaklanjuti temuan terkait dugaan praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau lokasi dapur umum program tersebut.

Langkah tegas ini diambil guna memastikan proyek strategis nasional untuk perbaikan gizi masyarakat ini bersih dari praktik culas dan penyelewengan anggaran.

Mensesneg Pastikan Audit Internal Sedang Berjalan

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, membenarkan adanya langkah hukum dan administratif internal untuk mengusut tuntas isu tersebut. Pernyataan ini disampaikan Prasetyo di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (2/6/2026), usai konferensi pers pergantian Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

“Semua sedang dalam proses audit internal,” tegas Mensesneg Prasetyo Hadi kepada awak media.

Menurut Prasetyo, pemeriksaan terhadap tata kelola titik SPPG ini merupakan bagian dari sistem monitoring dan evaluasi (monev) berkala yang dilakukan oleh pemerintah. Langkah pembersihan internal ini mutlak diperlukan agar instansi terkait dapat bekerja secara optimal.

“Itu adalah bagian dari monitoring dan evaluasi terus-menerus yang kita lakukan, karena kita memang menghendaki Badan Gizi Nasional dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebaik-baiknya,” tambah Prasetyo.

KSP Siapkan Sidak, Dudung Abdurrachman: Banyak Celah Korupsi

Di sisi lain, Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurrachman, menyatakan komitmennya untuk mengawal ketat program MBG langsung di lapangan. Pihak KSP mendeteksi adanya sejumlah ketimpangan operasional dan berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) dalam waktu dekat.

Dudung menegaskan tidak akan menutupi atau mentoleransi oknum mana pun jika dalam sidak tersebut ditemukan bukti penyelewengan yang nyata.

“Tadi saya diskusi banyak hal-hal yang terjadi ketimpangan-ketimpangan dan nanti akan saya sidak. Kalau misalnya kita ketahui dan betul-betul terbukti, saya tidak akan segan-segan untuk expose secara langsung,” ujar Dudung.

Potensi Celah Penyelewengan yang Ditemukan

Berdasarkan laporan awal yang masuk ke meja KSP, Dudung mengidentifikasi ada beberapa celah rawan korupsi yang sedang menjadi sorotan utama:

• Jual Beli Titik Dapur (SPPG): Dugaan adanya komersialisasi penentuan lokasi dapur umum untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

• Kualitas dan Menu Makanan: Pengawasan terhadap standarisasi gizi, kualitas bahan baku, hingga pencegahan risiko fatal seperti kasus keracunan makanan di lapangan.

“Banyak saya dapat laporan-laporan, tetapi kalau belum terjun di lapangan saya tidak mau menyampaikan apa temuannya. Nanti tunggu, saya akan secepatnya ke lapangan,” lanjut Dudung.

Gandeng KPK dan Perkuat Strategi Pencegahan Korupsi

Guna mempersempit ruang gerak para pemburu rente, KSP telah melakukan koordinasi intensif dengan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Joko Pramono. Pertemuan tersebut membahas implementasi Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Pengawasan ketat ini akan melibatkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga negara, di antaranya:

• Bappenas

• Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

• Kementerian PAN-RB

• Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

• Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Dari sisi kedeputian, Agus Joko Pramono menekankan bahwa KPK berada dalam posisi memperkuat benteng pencegahan (governance). KPK mengklaim telah melayangkan sejumlah rekomendasi sistemik kepada Kepala BGN untuk segera ditindaklanjuti.

Pemerintah optimistis, lewat penguatan sistem audit serta sinergi bersama lembaga antirasuah, program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan tepat sasaran tanpa dicoreng oleh aksi korporasi ilegal para oknum di lapangan. (Sumber:Suara.com)