Gunakan Pos Banpres Rp100 M untuk Kurban, Langkah Prabowo Dikritik Politisi PDI-P

1TULAH.COM-Langkah Presiden Prabowo Subianto yang menyalurkan ribuan sapi kurban pada perayaan Iduladha 2026 tengah menjadi sorotan hangat.

Pasalnya, pengadaan hewan kurban dengan total anggaran mencapai Rp100 miliar tersebut diketahui bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), bukan dari kantong pribadi sang presiden.

Kritik tajam pun datang dari politisi PDI Perjuangan, Mohamad Guntur Romli. Ia menilai kebijakan tersebut tidak tepat, baik dari sisi tata kelola anggaran negara maupun dari sudut pandang hukum Islam (fikih).

1. Kritik Guntur Romli: Kurban Itu Ibadah Personal, Bukan Urusan Negara

Melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya, Guntur Romli menegaskan bahwa ibadah kurban (udhiyah) bersifat personal dan melekat pada individu. Oleh karena itu, penggunaan dana publik seperti APBN untuk kepentingan kurban dinilai cacat secara syariat.

“Mengapa kurban tidak bisa pakai dana APBN? Karena kurban adalah ibadah pribadi. Bersumber dari dana pribadi, tidak bisa di-atasnamakan lembaga, apalagi atas nama negara. Karena itu, kurban tidak bisa mengambil dana dari APBN,” ujar Guntur Romli (27/5/2026).

Guntur memaparkan aturan dasar dalam khazanah fikih Islam terkait batasan jumlah pengurban yang sudah sangat jelas:

• 1 ekor kambing/domba: Untuk 1 orang individu.

• 1 ekor sapi/unta: Maksimal untuk 7 orang yang berpatungan menggunakan harta pribadi.

Jika penyembelihan hewan di atasnamakan instansi atau menggunakan dana kolektif milik publik, maka status ibadahnya otomatis bergeser.

“Tidak bisa atas nama lembaga. Itu sudah aturannya. Kalau atas nama lembaga, hewan yang disembelih tetap halal dikonsumsi, tapi dinilai sebagai sedekah biasa, bukan ibadah kurban,” tegasnya.

2. Landasan Fikih Lintas Mazhab: Keabsahan Harta Kurban

Untuk memperkuat argumennya, Guntur Romli mengutip pandangan dari para ulama besar lintas mazhab yang menjadi rujukan umat Islam:

• Imam Nawawi (Mazhab Syafi’i): Dalam kitab Al-Majmu’ Syarh Al-Muhadzdzab, dijelaskan bahwa kurban disyaratkan berasal dari harta pribadi pengurban, bukan dari harta kolektif yang kepemilikannya tidak tunggal.

• Ibnu Qudamah (Mazhab Hanbali): Dalam kitab Al-Mughni, ia mempertegas bahwa tidak sah hukumnya berkurban menggunakan harta orang lain tanpa adanya izin eksplisit dari pemilik sah harta tersebut.

Guntur mengingatkan bahwa APBN adalah uang rakyat. Menggunakannya untuk ibadah personal tanpa mandat jelas dari seluruh rakyat Indonesia selaku pemilik sah dana tersebut dinilai tidak memiliki landasan syar’i yang kuat.

3. Detail Pengadaan Sapi Kurban Presiden Prabowo di Iduladha 2026

Sebelumnya, aksi Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban sempat menuai apresiasi karena skalanya yang masif dan berdampak langsung pada peternak lokal.

Berikut adalah rincian distribusi sapi kurban presiden tersebut:

Spesifikasi Sapi Kurban Kepresidenan

Bukan sekadar sapi biasa, hewan kurban yang dipilih merupakan ras-ras unggul dengan kualitas premium, antara lain:

• Jenis Ras: Simmental, Limousin, Angus, hingga Belgian Blue.

• Bobot: Kategori jumbo, mulai dari 800 kilogram hingga 1,3 ton.

• Sumber: Dibeli langsung dari para peternak lokal di berbagai daerah.

4. Polemik Anggaran Rp100 Miliar Berkedok Bantuan Presiden

Meskipun niatnya dinilai baik untuk berbagi dengan masyarakat di momen Iduladha, penggunaan pos Bantuan Presiden untuk Kemasyarakatan senilai Rp100 miliar ini memicu ruang perdebatan publik yang lebar.

Bagi sebagian pihak, langkah ini dipandang sebagai bentuk kepedulian sosial kepala negara. Namun bagi para kritikus dan ahli hukum Islam seperti Guntur Romli, polemik ini menjadi pengingat pentingnya memisahkan antara kebijakan formal kenegaraan, pengelolaan uang rakyat, dan tata cara ibadah yang bersifat individu agar tidak menabrak pakem syariat yang ada. (Sumber:Suara.com)