RESMI Dimulai! Pemprov Kalteng Percepat Program Sanitasi 2026 untuk Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

1tulah.com, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) resmi memulai pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2026 melalui Kick Off Meeting yang digelar di Aula Bapperida, Senin (20 April 2026).

Kegiatan ini menjadi forum koordinasi awal antara kelompok kerja (Pokja) sanitasi tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam menyelaraskan langkah strategis pembangunan sektor sanitasi, khususnya pengelolaan air limbah domestik dan persampahan di Kalimantan Tengah.

Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Kalteng, Linae Victoria Aden, melalui Kepala Bidang Infraswil Bapperida Provinsi Kalteng Yohanna Endang, saat membacakan arahannya menegaskan bahwa pertemuan ini merupakan bagian penting dalam mendukung pencapaian target pembangunan sanitasi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

“Kegiatan ini menjadi titik awal penguatan koordinasi lintas sektor sekaligus persiapan implementasi PPSP Tahun 2026, termasuk sinergi dalam penyusunan dokumen perencanaan sanitasi tahun 2027,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pembangunan sektor sanitasi tidak hanya berfokus pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga diarahkan pada peningkatan layanan sanitasi yang aman dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional yang menargetkan perubahan dari sanitasi layak menuju sanitasi aman dengan capaian sebesar 30 persen.

Selain itu, sektor sanitasi memiliki peran strategis dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) serta percepatan penurunan angka stunting. Oleh karena itu, integrasi pembangunan sanitasi dengan sektor perumahan dan air minum menjadi faktor kunci keberhasilan.

Di bidang persampahan, pemerintah pusat mendorong kebijakan tanpa pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) baru. Sebagai alternatif, pengelolaan sampah diarahkan pada penguatan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), pengurangan sampah dari sumber, serta peningkatan tata kelola secara menyeluruh.

Dalam RPJMD Kalteng 2025–2029, sejumlah target telah ditetapkan, di antaranya peningkatan akses sanitasi aman rumah tangga menjadi 13,37 persen pada tahun 2026 dan 15,58 persen pada tahun 2027. Sementara itu, cakupan layanan pengumpulan sampah ditargetkan mencapai 38,5 persen pada tahun 2026 dan 39 persen pada tahun 2027, serta peningkatan pengolahan sampah hingga 10,25 persen pada tahun 2026 dan 13,5 persen pada tahun 2027.

Berdasarkan keputusan Kementerian Dalam Negeri, seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Tengah menjadi lokasi pendampingan PPSP Tahun 2026. Kota Palangka Raya dan Kabupaten Pulang Pisau akan mengikuti pendampingan tahap awal (Milestone 1–3), sedangkan Kabupaten Kapuas dan Seruyan berada pada tahap lanjutan (Milestone 4).

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menekankan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam memastikan kesiapan kelembagaan, pendanaan, serta sumber daya manusia guna mendukung percepatan implementasi program sanitasi.

“Keberhasilan pembangunan sanitasi sangat ditentukan oleh sinergi dan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat hingga sektor swasta,” tegasnya.

Selain itu, potensi pendanaan sektor sanitasi tidak hanya bersumber dari APBD dan APBN, tetapi juga dapat dioptimalkan melalui dana desa, CSR, ZISWAF, serta skema pembiayaan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah provinsi juga meminta kabupaten/kota untuk segera mengintegrasikan program sanitasi ke dalam dokumen perencanaan daerah, menyiapkan anggaran yang memadai, serta mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur yang telah tersedia.

Melalui Kick Off Meeting ini, Pemprov Kalteng berharap percepatan pembangunan sanitasi permukiman dapat berjalan lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta daya saing daerah.(*)

Penulis : Hewu