Pengendalian Inflasi Kalimantan Tengah 2026 Diperkuat, Pemprov Tekankan Aksi Nyata dan Sinergi Lintas Sektor

1tulah.com, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat pengendalian inflasi Kalimantan Tengah 2026 melalui koordinasi intensif bersama pemerintah pusat dan pemangku kepentingan terkait.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 serta evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah, yang digelar di Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (13 April 2026).

Rakor ini merupakan agenda rutin yang dipimpin oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk memantau perkembangan inflasi nasional dan daerah secara langsung, sekaligus memperkuat sinergi pengendalian inflasi di seluruh wilayah Indonesia.

Mewakili Gubernur Kalimantan Tengah, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan pihak terkait yang terlibat dalam upaya menjaga stabilitas harga.

Ia menekankan pentingnya tindak lanjut konkret terhadap arahan pemerintah pusat, khususnya dalam mengatasi persoalan inflasi yang masih dipicu oleh sejumlah komoditas utama.

“Permasalahan komoditas seperti beras, cabai, dan bawang merah masih menjadi perhatian utama. Diperlukan kejelasan tanggung jawab antar sektor agar penanganan dapat berjalan efektif dan terukur,” ujar Yuas Elko.

Dorong Percepatan Proyek Ketahanan Pangan

Selain itu, Yuas juga menyoroti pentingnya percepatan penyelesaian proyek strategis pendukung ketahanan pangan, seperti rice milling unit (RMU) dan pabrik pakan ternak di beberapa wilayah Kalimantan Tengah.

Menurutnya, fasilitas tersebut harus segera dioperasionalkan agar tidak menjadi proyek mangkrak dan mampu mendukung stabilitas pasokan pangan di daerah.

“Fasilitas pendukung ketahanan pangan harus segera difungsikan agar benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pengendalian inflasi,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar setiap rapat koordinasi menghasilkan langkah konkret yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Rapat ini harus menghasilkan aksi nyata, sehingga pengendalian inflasi dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tambahnya.

Sinergi Pusat dan Daerah Jadi Kunci

Rakor yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, turut membahas sejumlah poin strategis, antara lain pemantauan inflasi nasional, evaluasi harga komoditas pokok seperti beras, cabai, bawang merah, daging ayam, dan telur, serta penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas langkah-langkah strategis seperti operasi pasar murah, subsidi distribusi logistik melalui APBD, serta pengawasan ketersediaan stok pangan.

Selain itu, dipaparkan pula data dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkait daerah dengan tingkat inflasi tertinggi dan terendah sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan pengendalian inflasi.

Melalui koordinasi yang intensif dan sinergi lintas sektor, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen menjaga inflasi tetap terkendali guna mendukung stabilitas ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh berbagai pihak, di antaranya Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah Febryan Aziz, perwakilan Kodam, Polda, Kejaksaan Tinggi, instansi vertikal, serta perangkat daerah terkait.(*)

Penulis : Hewu