Investasi Edukasi Iklim Lebih Murah! Eddy Soeparno Soroti Biaya Besar Dampak Bencana Alam

1TULAH.COM-Fenomena suhu ekstrem yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia dalam beberapa hari terakhir menjadi sinyal bahaya yang tidak bisa lagi diabaikan.

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menegaskan bahwa Indonesia kini tidak lagi hanya menghadapi perubahan iklim, melainkan sudah memasuki fase krisis iklim yang nyata.

Menurut Eddy, merespons situasi ini dengan wacana semata sudah tidak lagi relevan. Ia menilai, komitmen politik yang kuat dari pemangku kebijakan adalah kunci utama untuk memastikan langkah penanganan berjalan cepat, terarah, dan berdampak konkret.

Suhu Ekstrem Maret 2026: Jakarta dan Tangerang Memanas

Berdasarkan data terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) per 18 Maret 2026, lonjakan suhu di wilayah penyangga ibu kota cukup mengkhawatirkan:

• Jakarta: 35,6 derajat Celsius

• Ciputat: 35,5 derajat Celsius

• Tangerang: 35,4 derajat Celsius

“Pasca COVID-19 lima tahun yang lalu, saya telah menyerukan pentingnya penanganan masalah iklim yang menyebabkan kenaikan suhu bumi akibat emisi karbon, lonjakan polusi, dan laju deforestasi yang tinggi,” ujar Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Senin (23/3/2026).

Dari Data Menuju Kebijakan Konkret

Eddy yang juga merupakan Wakil Ketua Umum PAN ini menyoroti bahwa indikator krisis sudah terlihat jelas, mulai dari reforestasi yang lambat hingga polusi udara yang kian memburuk. Baginya, tantangan terbesar saat ini bukan lagi pada kurangnya data, melainkan pada eksekusi kebijakan.

Ia mendorong agar komitmen politik yang telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto di berbagai forum internasional segera diterjemahkan menjadi aksi lintas sektor yang konsisten.

“Pentingnya komitmen politik dan pelaksanaan program mitigasi, adaptasi, serta edukasi harus berjalan bersamaan agar seluruh elemen masyarakat bisa terlibat,” tegasnya.

Investasi Edukasi Lebih Murah dari Biaya Bencana

Secara ekonomi, Eddy menekankan bahwa langkah preventif jauh lebih menguntungkan bagi negara. Mengalokasikan dana untuk edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah dan penanaman pohon dinilai jauh lebih efisien dibandingkan menanggung beban biaya rekonstruksi pascabencana alam.

Langkah Strategis yang Didorong:

1. Perlindungan Hulu: Menjaga kelestarian hutan dan menghentikan deforestasi.

2. Aksi Hilir: Pengelolaan sampah yang sistematis dan penggunaan transportasi publik berbasis listrik.

3. Regulasi Kuat: Percepatan pembahasan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim.

RUU Pengelolaan Perubahan Iklim: Fondasi Masa Depan

Sebagai langkah nyata secara legislatif, Eddy Soeparno mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Perubahan Iklim yang telah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026.

Regulasi ini dianggap sebagai payung hukum yang akan memastikan kebijakan iklim nasional bersifat mengikat dan terstruktur. “Saya berharap kita bisa segera membahas dan mengesahkannya karena penanganan krisis iklim tidak akan efektif tanpa legislasi yang kuat,” tambahnya.

Di akhir pernyataannya, Eddy memberikan peringatan keras bahwa krisis iklim bukan sekadar masalah lingkungan biasa, melainkan ancaman terhadap keberlangsungan hidup manusia.

“Legislasi ini kelak akan menyelamatkan Indonesia dari berbagai bencana alam berikutnya, karena krisis iklim sesungguhnya merupakan krisis peradaban,” tutup Eddy. (Sumber:Suara.com)