KPK Usut Kasus Pemerasan THR di Pemkab Cilacap

1TULAH.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami konstruksi perkara dugaan pemerasan untuk tunjangan hari raya (THR) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap sebelum memanggil sejumlah pihak terkait.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa fokus saat ini adalah memperjelas alur dan unsur pidana dalam kasus tersebut.

Ia menjelaskan bahwa hingga 17 Maret 2026, KPK belum melakukan pemanggilan saksi, termasuk dari unsur forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda).

Langkah ini diambil karena penyidik masih mengkaji lebih dalam konstruksi perkara setelah penetapan tersangka dalam kasus tersebut.

Sebelumnya, pada 13 Maret 2026, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dan mengamankan Bupati Cilacap nonaktif, Syamsul Auliya Rachman, bersama 26 orang lainnya.

Dalam operasi tersebut, penyidik turut menyita sejumlah uang tunai dalam mata uang rupiah yang diduga terkait praktik pemerasan.

Sehari setelahnya, KPK menetapkan Syamsul Auliya Rachman dan Sekretaris Daerah Cilacap, Sadmoko Danardoo, sebagai tersangka.

Keduanya diduga terlibat dalam praktik pemerasan serta penerimaan dana lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk tahun anggaran 2025–2026.

Dalam perkara ini, Syamsul diduga menargetkan pengumpulan dana hingga Rp750 juta.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp515 juta disebut akan dialokasikan untuk THR forum komunikasi pimpinan daerah, sementara sisanya untuk kepentingan pribadi.

Namun, hingga OTT dilakukan, dana yang berhasil dikumpulkan baru mencapai sekitar Rp610 juta.

Penulis : Laili R