Frkasi PDIP Setuju Lima Rapeda di Bahas, Ini Catatannya

1TULAH.COM, Muara Teweh – Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan(F-PDIP) Barito Utara setuju lima raperda dibahas lanjut ke pembahasan berikutnya. Hal ini disampaikan Suparjan Efendi saat paripurna DPRD, Senin 2 Maret 2026.

Kelima Raperda tersebut antar lain,

mencakup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, Pedoman Pengarusutamaan Gender, Petunjuk Pelaksanaan Penyerahan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Perumahan, Pencegahan Perumahan Kumuh, serta Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, Suparjan Efendi, yang membacakan pernyataan sikap fraksinya, menekankan pentingnya penyelarasan program pembangunan dalam dokumen RPJMD mendatang.

Menurutnya, periode lima tahun ke depan harus menjadi momentum percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintah yang berdampak langsung pada peningkatan perekonomian masyarakat.

“Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang disusun untuk periode tahun 2025-2029 sangat penting karena akan menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kabupaten yang kita cintai ini,” ujar Suparjan Efendi.

Ia menambahkan bahwa strategi pembangunan yang dirancang pemerintah daerah harus mampu menyeimbangkan antara arahan pembangunan nasional yang bersifat top-down dengan aspirasi masyarakat yang bersifat bottom-up. Fraksinya mengingatkan agar RPJMD disusun secara objektif, multi-manfaat, dan terukur dengan mempertimbangkan kemampuan pembiayaan daerah.

“RPJMD harus objektif, multi-manfaat, terukur jelas tahapan dan sasarannya sesuai dengan kemampuan pembiayaan daerah yang sehat dan akuntabel, serta berberkorelasi positif dengan data objektif dan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait,” tegasnya.

Dalam sektor ekonomi, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti perlunya pengembangan sektor unggulan seperti pariwisata dan pertanian modern. Suparjan menyayangkan program-program pertanian yang selama ini dinilai masih bersifat rutinitas dan “copy paste”, sementara harapan pada sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan baru (second layer revenue) masih belum optimal.

Ia juga mendorong agar keberadaan perguruan tinggi di Barito Utara mendapat perhatian lebih untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

“Pemerintah perlu memberikan perhatian kepada lembaga pendidikan tinggi yang ada di Kabupaten Barito Utara, baik berupa fasilitas dengan kebijakan anggaran maupun sumber daya lain, untuk mendorong dan meningkatkan status serta menambah program studi,” imbuh Suparjan.

Mengenai Raperda Pengarusutamaan Gender, fraksi berlambang banteng ini memberikan dukungan penuh dengan catatan implementasi harus berjalan nyata. Mereka meminta adanya target kuantitatif seperti persentase minimal keterwakilan perempuan dalam jenis pekerjaan tertentu serta penyediaan data terpilah gender.

Sementara itu, untuk Raperda PSU Perumahan, fraksi menilai regulasi ini penting untuk memastikan para pengembang memenuhi kewajibannya dalam menyediakan fasilitas umum yang layak bagi warga.

“Dengan adanya raperda ini, dapat memastikan pengembang memenuhi kewajiban dan memberikan perlindungan serta kenyamanan bagi warga perumahan, agar fasilitas lingkungan seperti jalan, drainase, dan ruang terbuka hijau dapat dikelola dan diperbaiki oleh pemerintah daerah,” pungkasnya.(*)

Penulis : Aprie