DPRD Kalteng Dorong Kolaborasi Provinsi dan Daerah untuk Maksimalkan Pajak dan PAD

1tulah.com Palangka Raya – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah Yohannes Freddy Ering menekankan pentingnya memperkuat kerja sama antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perpajakan.

Menurut Freddy, sinergi lintas pemerintahan menjadi faktor krusial agar potensi pajak daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan penerimaan daerah. Hal tersebut disampaikannya di Palangka Raya, Selasa. (17 Februari 2026)

Ia menjelaskan bahwa penguatan kolaborasi tersebut sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dalam regulasi tersebut, lanjut Freddy, diatur mekanisme pembagian hasil atau opsen pajak antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pajak yang menjadi kewenangan provinsi, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), hingga Pajak Alat Berat, memiliki persentase pembagian tertentu yang akan disalurkan kepada daerah kabupaten dan kota.

“Dengan skema bagi hasil ini, koordinasi antar tingkat pemerintahan menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindari,” ujarnya. Ia menilai, sinergi tersebut harus diwujudkan melalui pendataan yang akurat, pemungutan yang efektif, serta pengawasan yang ketat agar potensi pajak tidak terlewat.

Freddy juga menekankan pentingnya perencanaan fiskal yang terintegrasi antara provinsi dan kabupaten/kota, sehingga kebijakan yang diambil tidak berjalan sendiri-sendiri dan tetap selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

“Karena ada pembagian penerimaan, maka semua pihak harus bergerak bersama agar penerimaan pajak lebih optimal dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, sinergi dapat diwujudkan melalui mekanisme co-sharing dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan. Pola ini dinilai mampu menghasilkan target pendapatan yang lebih realistis dan berbasis data.

Selain itu, Freddy mendorong adanya komunikasi intensif serta evaluasi rutin antar perangkat daerah untuk mengatasi kendala teknis di lapangan secara cepat.

“Komisi I DPRD Kalteng akan terus mengawal implementasi sinergi ini agar berjalan efektif, karena sangat berpengaruh terhadap penguatan kapasitas fiskal dan percepatan pembangunan daerah,” pungkasnya.(*)

Penulis: Hewu