Optimalisasi DBH-DR untuk Atasi Karhutla dan Ketahanan Pangan, Gubernur Kalteng Bertemu Menhut RI

1TULAH.COM, Palangkaraya  – Gubernur Kalimantan Tengah bertemu dengan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, di Ruang Rapat Menteri Kehutanan, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu (4/2/2026). Pertemuan ini bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan, terutama dalam pengelolaan tata ruang dan kesiapsiagaan menghadapi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Kalteng juga membahas dukungan terhadap program strategis Ketahanan Pangan Nasional. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam memperkuat pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan di Bumi Tambun Bungai.

Dalam suasana diskusi yang hangat dan konstruktif, Gubernur Kalteng memaparkan kondisi faktual tata ruang Kalimantan Tengah yang sebagian besar masih berupa kawasan hutan. Karakteristik tersebut, menurutnya, membutuhkan pendekatan kebijakan dan pengelolaan anggaran yang lebih adaptif agar pembangunan dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan.

“Sekitar 81 persen wilayah Kalimantan Tengah merupakan kawasan hutan, sementara 19 persen sisanya adalah Area Penggunaan Lain (APL) yang berfungsi sebagai zona penyangga,” ujar Gubernur.

Ia menegaskan, APL memiliki peran strategis sebagai buffer zone untuk melindungi kawasan hutan utama. Oleh karena itu, Gubernur mengusulkan adanya fleksibilitas dan optimalisasi penggunaan anggaran pusat, khususnya Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR), guna mendukung pembangunan infrastruktur di zona penyangga tersebut.

Salah satu contoh konkret yang disampaikan adalah perlunya normalisasi sungai sebagai bagian dari pengelolaan tata air.

Langkah ini dinilai penting untuk menjaga ketersediaan air, mencegah banjir saat musim hujan, serta mempertahankan kebasahan lahan gambut pada musim kemarau—yang menjadi kunci utama dalam upaya pencegahan Karhutla.

Selain isu kehutanan dan lingkungan, Gubernur juga menegaskan komitmen Kalimantan Tengah dalam mendukung penuh program Ketahanan Pangan Nasional. Ia menyatakan kesiapan daerahnya untuk menjadi salah satu pilar utama ketahanan pangan, sebagaimana mandat yang diberikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Menanggapi paparan tersebut, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni, yang didampingi Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, menyambut positif berbagai inisiatif dan usulan strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Menteri menyatakan dukungan terhadap pemanfaatan DBH-DR untuk pembangunan infrastruktur penunjang lingkungan, dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan ekosistem.

“Kunci keberhasilan pengelolaan hutan dan lingkungan adalah kolaborasi yang kuat antara pusat dan daerah,” tegas Menteri.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Kalteng turut didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov. Kalteng Herson B. Aden, Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalteng Agustan Saining, Kepala Dinas PUPR Prov. Kalteng Juni Gultom, serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Prov. Kalteng Safiri.(*)

Penulis : Yehezkiel

Editor : Apri