Konsultasi Publik RKPD 2027 Kalteng, Ekonomi dan Tata Kelola Jadi Prioritas

1TULAH.COM, Palangkaraya – Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2027 digelar di Aula Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (2/2/2026). Kegiatan ini bertujuan untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah yang selaras dengan perencanaan nasional.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, menekankan bahwa RKPD harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penyusunan RKPD juga merupakan amanat peraturan perundang-undangan dan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

“RKPD bukan sekadar dokumen tahunan, tetapi instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat daya saing daerah,” ujar Leonard.

Leonard menjelaskan, penyusunan Ranwal RKPD Provinsi Kalimantan Tengah telah dimulai sejak Desember tahun sebelumnya dan terus disempurnakan melalui penginputan pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Hasil konsultasi publik ini akan menjadi dasar penyempurnaan Ranwal sebelum dibahas dalam Forum Perangkat Daerah, Forum Lintas Perangkat Daerah, hingga Musrenbang RKPD.

“Ranwal RKPD yang telah disempurnakan melalui konsultasi publik akan menjadi acuan bagi perangkat daerah sebelum diforumkan dan dimusrenbangkan, dengan target penetapan paling lambat akhir Juni 2026,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, mulai dari RPJMN, RKP, hingga Program Strategis Nasional. Di Kalimantan Tengah, Program Prioritas Kartu Huma Betang Sejahtera akan diselaraskan dengan Asta Cita sebagai bentuk dukungan RKPD Provinsi terhadap RKP Nasional.

“Perencanaan pembangunan harus sejalan dan berjenjang dari pusat hingga kabupaten/kota agar kinerja pembangunan benar-benar optimal dan berdampak luas bagi masyarakat,” tegas Leonard.

Dalam paparannya, Leonard menyampaikan bahwa indikator makro pembangunan Kalimantan Tengah menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi secara tahunan (year-on-year) pada Triwulan III Tahun 2025 mencapai 5,36 persen, tertinggi di wilayah Kalimantan. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 72,81 pada 2021 menjadi 74,86 pada 2025.

“Capaian ini menunjukkan arah pembangunan berada pada jalur yang tepat, namun tetap memerlukan penguatan kebijakan agar pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia semakin inklusif dan berkelanjutan,” katanya.

Lebih lanjut, tingkat kemiskinan Kalimantan Tengah pada Maret 2025 tercatat menurun menjadi 5,19 persen, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2025 sebesar 3,97 persen, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Berbagai capaian tersebut menjadi dasar dalam merumuskan isu strategis pembangunan tahun 2027, antara lain peningkatan kualitas kesehatan dan sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, hilirisasi sumber daya alam, penguatan inovasi dan teknologi, perbaikan tata kelola pemerintahan, serta pengurangan ketimpangan pembangunan antarwilayah.

Ranwal RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2027 mengusung tema “Peningkatan Skala Aktivitas Ekonomi Daerah dan Kualitas Tata Kelola Pemerintah”. Tema tersebut dijabarkan ke dalam delapan fokus pembangunan, di antaranya pelaksanaan Program Kartu Huma Betang Sejahtera, pembangunan infrastruktur strategis, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan akuntabel.

Menutup sambutannya, Leonard berharap Konsultasi Publik Ranwal RKPD ini dapat menghasilkan masukan yang konstruktif.

“Kami mengharapkan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan agar perencanaan yang disusun benar-benar relevan, berkeadilan, dan mampu mewujudkan Kalimantan Tengah yang Bermartabat, Berkah, Maju, dan Berkelanjutan,” pungkasnya.(*)

Penulis : Hewu

Editor : Apri