KDM Soroti Tragedi Tewasnya Penambang Ilegal di Kabupaten Bogor

- Jurnalis

Minggu, 25 Januari 2026 - 01:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dedi Mulyadi (suara com)

Dedi Mulyadi (suara com)

1TULAH.COM – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan adanya dilema kemanusiaan di balik tragedi tewasnya belasan penambang ilegal di Kabupaten Bogor dalam sepekan terakhir.

Menurutnya, para korban memang melakukan aktivitas melanggar hukum dan berisiko tinggi, namun di sisi lain mereka tetap menjadi tulang punggung dan pahlawan bagi keluarga masing-masing.

Dedi Mulyadi menegaskan penghentian seluruh aktivitas pertambangan di Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin merupakan keputusan yang tidak bisa ditawar.

Langkah tersebut diambil untuk memutus rangkaian kecelakaan kerja yang terus berulang, menyusul kematian 11 penambang di luar wilayah operasional PT Antam.

Baca Juga :  Perkuat Sinergitas, Kasat Intelkam Polres Bartim Gelar Coffee Morning Bersama PWI dan IWO

Ia menilai persoalan ini tidak bisa lagi ditangani dengan pendekatan reaktif setelah kejadian.

Meski demikian, pemerintah daerah menghadapi kendala besar dalam menyalurkan solusi dan kompensasi bagi warga terdampak.

Dedi mengakui kesulitan memperoleh data valid karena banyak warga maupun oknum yang terlibat langsung dalam ekosistem tambang ilegal, sehingga proses verifikasi menjadi berlarut-larut.

Sebagai langkah awal, Dedi Mulyadi menawarkan alternatif pekerjaan bagi warga yang kehilangan mata pencaharian akibat penutupan tambang.

Bersama Bupati Bogor, ia membuka peluang kerja di sektor pelayanan publik, seperti tenaga pengelolaan sumber daya air, pekerjaan umum, kebersihan, dan sopir. Ia berharap generasi berikutnya di wilayah Bogor Barat tidak lagi bergantung pada aktivitas tambang berisiko.

Baca Juga :  Pemkab Bartim Mediasi Sengketa Lahan Warga Desa Unsum dengan PT Bartim Coalindo dan PT MUTU

Untuk mendukung transisi tersebut, Pemprov Jawa Barat juga menyalurkan bantuan sosial tahap III kepada 6.216 kepala keluarga dari Kecamatan Cigudeg dan Rumpin.

Bantuan ini ditujukan bagi masyarakat desa yang terdampak penutupan aktivitas pertambangan dan operasional angkutan barang, sebagai bagian dari upaya membangun perencanaan ekonomi yang lebih aman dan berkelanjutan.

Penulis : Laili R

Berita Terkait

Minta Atensi Prabowo! Ibam Mengaku Diintimidasi Buat Pernyataan ‘Ke Atas’ Sebelum Jadi Tersangka Kasus Chromebook
GOW Murung Raya Gelar Lomba Kebaya, Puluhan Lansia Unjuk Kebolehan
Tertunda, Karyawan PT AKT Desak Pembayaran Gaji dan Hak BPJS
Polisi Tangkap Mahasiswa jadi Operator Judi Online Slot di Jakarta Pusat
Harga BBM Nonsubsidi Naik Drastis per April 2026: Cek Daftar Mobil yang Terdampak
Bantah Intimidasi, Istri Eks Wamenaker Noel Akan Laporkan Irvian Bobby ke Polisi
Klasemen BRI Super League 2025/2026: Borneo FC Tempel Ketat Persib, Selisih Kini Hanya 2 Poin!
Harga BBM & LPG Nonsubsidi Naik: Strategi Efisiensi Pengusaha hingga Fenomena Porsi Makan yang ‘Menciut’
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 22 April 2026 - 07:15 WIB

Minta Atensi Prabowo! Ibam Mengaku Diintimidasi Buat Pernyataan ‘Ke Atas’ Sebelum Jadi Tersangka Kasus Chromebook

Selasa, 21 April 2026 - 19:04 WIB

GOW Murung Raya Gelar Lomba Kebaya, Puluhan Lansia Unjuk Kebolehan

Selasa, 21 April 2026 - 18:35 WIB

Tertunda, Karyawan PT AKT Desak Pembayaran Gaji dan Hak BPJS

Selasa, 21 April 2026 - 13:40 WIB

Polisi Tangkap Mahasiswa jadi Operator Judi Online Slot di Jakarta Pusat

Selasa, 21 April 2026 - 12:49 WIB

Harga BBM Nonsubsidi Naik Drastis per April 2026: Cek Daftar Mobil yang Terdampak

Selasa, 21 April 2026 - 09:41 WIB

Bantah Intimidasi, Istri Eks Wamenaker Noel Akan Laporkan Irvian Bobby ke Polisi

Selasa, 21 April 2026 - 05:57 WIB

Klasemen BRI Super League 2025/2026: Borneo FC Tempel Ketat Persib, Selisih Kini Hanya 2 Poin!

Selasa, 21 April 2026 - 05:47 WIB

Harga BBM & LPG Nonsubsidi Naik: Strategi Efisiensi Pengusaha hingga Fenomena Porsi Makan yang ‘Menciut’

Berita Terbaru

Perwakilan karyawan PT AKT usai audiensi dengan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu, Senin (20/4/2026).

Berita

Tertunda, Karyawan PT AKT Desak Pembayaran Gaji dan Hak BPJS

Selasa, 21 Apr 2026 - 18:35 WIB