Tolak Pemilihan via DPRD, Ketua Fraksi PDI-P Kalteng Sebut Sistem Langsung Lebih Demokratis

1TULAH.COM-Perdebatan mengenai efektivitas sistem pemilihan kepala daerah kembali mencuat.

Ketua Sementara Fraksi PDI-P DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Yohanes Freddy Ering, menegaskan bahwa secara substansi, sistem pemilihan langsung masih menjadi model yang paling ideal bagi demokrasi Indonesia dibandingkan mengembalikan mandat pemilihan ke lembaga legislatif atau DPRD.

Menurut Freddy, kedaulatan rakyat yang disalurkan secara langsung memiliki nilai demokratis yang lebih tinggi dan mencerminkan kehendak masyarakat yang sebenarnya.

Menjawab Isu Money Politic dalam Pemilihan Langsung

Salah satu alasan utama munculnya wacana pengembalian pemilihan ke DPRD adalah maraknya praktik politik uang (money politic). Namun, Freddy Ering berpendapat bahwa kesalahan bukan terletak pada sistem pemilihannya, melainkan pada integritas proses dan pengawasan di lapangan.

“Kalau sistemnya benar saja, pemilihan langsung itu sangat ideal dan demokratis. Tinggal bagaimana dalam hal seleksi pemilihan calon-calon yang berkualitas,” ujar Freddy di Palangka Raya, Rabu (21/1/2026).

Ia menilai, jika instrumen pendukung dan integritas penyelenggara diperkuat, pemilihan langsung akan menghasilkan pemimpin yang benar-benar kompeten.

Kunci Perbaikan: Seleksi Ketat Sejak di Internal Partai

Freddy menekankan bahwa kualitas demokrasi dimulai dari hulu, yakni proses pemberian rekomendasi oleh partai politik.

Ia mendorong adanya komitmen kolektif dari seluruh elemen politik untuk menjaga kemurnian suara rakyat dari pengaruh materi atau imbalan uang.

Beberapa poin krusial yang ditegaskan Freddy antara lain:

• Pengawasan Sejak Dini: Pengawasan harus diperketat bahkan sebelum tahapan pemungutan suara dimulai.

• Seleksi Partai: Partai politik wajib mencermati rekam jejak dan kualitas calon saat memberikan rekomendasi.

• Komitmen Anti-Politik Uang: Pentingnya membangun budaya politik yang bersih dari tingkat internal hingga ke akar rumput.

“Komitmen dalam rangka pemilihan yang bebas politik uang, mulai dari buat rekomendasi partai ke partai itu yang harus diawasi dicermati secara ketat,” tambahnya.

Tidak Ada Urgensi Mengubah Mekanisme

Legislator senior dari PDI-P ini juga menjelaskan bahwa saat ini tidak ada alasan mendesak atau urgensi untuk mengubah mekanisme pemilihan kembali ke tangan DPRD.

Menurutnya, fokus energi bangsa seharusnya dialokasikan untuk memperbaiki instrumen pendukung yang sudah ada, bukan merombak sistem yang sudah berjalan.

“Kalau sistemnya sudah bagus, tidak harus lewat DPRD,” tegas Freddy menutup keterangannya.

Pernyataan Freddy Ering ini menjadi pengingat bahwa tantangan demokrasi bukan terletak pada surat suara, melainkan pada komitmen para pelakunya untuk tetap berintegritas dan mengutamakan kualitas kepemimpinan bagi masyarakat Kalimantan Tengah. (Ingkit)