Tolak Pemilihan via DPRD, Ketua Fraksi PDI-P Kalteng Sebut Sistem Langsung Lebih Demokratis

- Jurnalis

Kamis, 22 Januari 2026 - 20:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Fraksi PDI P DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Yohannes Freddy Ering.Foto:Dok/1tulah.com

Ketua Fraksi PDI P DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Yohannes Freddy Ering.Foto:Dok/1tulah.com

1TULAH.COM-Perdebatan mengenai efektivitas sistem pemilihan kepala daerah kembali mencuat.

Ketua Sementara Fraksi PDI-P DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Yohanes Freddy Ering, menegaskan bahwa secara substansi, sistem pemilihan langsung masih menjadi model yang paling ideal bagi demokrasi Indonesia dibandingkan mengembalikan mandat pemilihan ke lembaga legislatif atau DPRD.

Menurut Freddy, kedaulatan rakyat yang disalurkan secara langsung memiliki nilai demokratis yang lebih tinggi dan mencerminkan kehendak masyarakat yang sebenarnya.

Menjawab Isu Money Politic dalam Pemilihan Langsung

Salah satu alasan utama munculnya wacana pengembalian pemilihan ke DPRD adalah maraknya praktik politik uang (money politic). Namun, Freddy Ering berpendapat bahwa kesalahan bukan terletak pada sistem pemilihannya, melainkan pada integritas proses dan pengawasan di lapangan.

“Kalau sistemnya benar saja, pemilihan langsung itu sangat ideal dan demokratis. Tinggal bagaimana dalam hal seleksi pemilihan calon-calon yang berkualitas,” ujar Freddy di Palangka Raya, Rabu (21/1/2026).

Baca Juga :  Dua Hari Membara! Karhutla di Kotawaringin Barat Capai 10 Hektare, Pemadaman Terhalang Angin Kencang

Ia menilai, jika instrumen pendukung dan integritas penyelenggara diperkuat, pemilihan langsung akan menghasilkan pemimpin yang benar-benar kompeten.

Kunci Perbaikan: Seleksi Ketat Sejak di Internal Partai

Freddy menekankan bahwa kualitas demokrasi dimulai dari hulu, yakni proses pemberian rekomendasi oleh partai politik.

Ia mendorong adanya komitmen kolektif dari seluruh elemen politik untuk menjaga kemurnian suara rakyat dari pengaruh materi atau imbalan uang.

Beberapa poin krusial yang ditegaskan Freddy antara lain:

  • Pengawasan Sejak Dini: Pengawasan harus diperketat bahkan sebelum tahapan pemungutan suara dimulai.

  • Seleksi Partai: Partai politik wajib mencermati rekam jejak dan kualitas calon saat memberikan rekomendasi.

  • Komitmen Anti-Politik Uang: Pentingnya membangun budaya politik yang bersih dari tingkat internal hingga ke akar rumput.

Baca Juga :  Potensi Melimpah Belum Tersentuh, DPRD Kalteng Dorong Pemerintah Pusat Maksimalkan Hilirisasi Komoditas Lokal

“Komitmen dalam rangka pemilihan yang bebas politik uang, mulai dari buat rekomendasi partai ke partai itu yang harus diawasi dicermati secara ketat,” tambahnya.

Tidak Ada Urgensi Mengubah Mekanisme

Legislator senior dari PDI-P ini juga menjelaskan bahwa saat ini tidak ada alasan mendesak atau urgensi untuk mengubah mekanisme pemilihan kembali ke tangan DPRD.

Menurutnya, fokus energi bangsa seharusnya dialokasikan untuk memperbaiki instrumen pendukung yang sudah ada, bukan merombak sistem yang sudah berjalan.

“Kalau sistemnya sudah bagus, tidak harus lewat DPRD,” tegas Freddy menutup keterangannya.

Pernyataan Freddy Ering ini menjadi pengingat bahwa tantangan demokrasi bukan terletak pada surat suara, melainkan pada komitmen para pelakunya untuk tetap berintegritas dan mengutamakan kualitas kepemimpinan bagi masyarakat Kalimantan Tengah. (Ingkit)

Berita Terkait

Manuver Hukum Eks Jampidsus Riskan Alihkan Perhatian Publik dari Substansi Perkara
Bupati Heriyus Kukuhkan Anggota Paskibra Murung Raya 2026
Potensi Melimpah Belum Tersentuh, DPRD Kalteng Dorong Pemerintah Pusat Maksimalkan Hilirisasi Komoditas Lokal
Kabar Duka Pageant: Miss Earth Indonesia 2025 Putri Juficha Meninggal di Hari Ulang Tahunnya
Ketua DPRD Barito Utara Dorong Sinergi dan Nasionalisme Menyambut HUT ke-81 RI
DPRD Barito Utara Gelar Rapat Paripurna untuk Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI
Pasca-Gempa Magnitudo 7,7 Flores: Waspada Informasi Hoaks dan Pahami Arahan Resmi BMKG
Kebakaran Gedung Biro Kesra, Ketua DPRD Kalteng Minta Instalasi Listrik Bangunan Tua Segera Dievaluasi
Tag :

Berita Terkait

Minggu, 16 Agustus 2026 - 05:37 WIB

Manuver Hukum Eks Jampidsus Riskan Alihkan Perhatian Publik dari Substansi Perkara

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 20:40 WIB

Bupati Heriyus Kukuhkan Anggota Paskibra Murung Raya 2026

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 17:19 WIB

Potensi Melimpah Belum Tersentuh, DPRD Kalteng Dorong Pemerintah Pusat Maksimalkan Hilirisasi Komoditas Lokal

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 15:42 WIB

Kabar Duka Pageant: Miss Earth Indonesia 2025 Putri Juficha Meninggal di Hari Ulang Tahunnya

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 15:10 WIB

Ketua DPRD Barito Utara Dorong Sinergi dan Nasionalisme Menyambut HUT ke-81 RI

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 15:08 WIB

DPRD Barito Utara Gelar Rapat Paripurna untuk Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 10:28 WIB

Pasca-Gempa Magnitudo 7,7 Flores: Waspada Informasi Hoaks dan Pahami Arahan Resmi BMKG

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 04:14 WIB

Kebakaran Gedung Biro Kesra, Ketua DPRD Kalteng Minta Instalasi Listrik Bangunan Tua Segera Dievaluasi

Berita Terbaru

Bupati Heriyus Kukuhkan Anggota Paskibra Murung Raya 2026

Berita

Bupati Heriyus Kukuhkan Anggota Paskibra Murung Raya 2026

Sabtu, 15 Agu 2026 - 20:40 WIB