Home / Berita / Nasional

Data Impor Beras 2018-2024 Hanya 3,85%, Pengamat: Indonesia Sebenarnya Sudah Swasembada

Admin1 - Jurnalis

Sabtu, 10 Januari 2026 - 11:41 WIB

URL berhasil dicopy

Presiden Prabowo Subianto (ketiga kiri) didampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (keempat kanan), Menteri Pertanian Amran Sulaiman (kiri). [ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/app/foc]

1TULAH.COM-Pemerintah Indonesia berencana menggelar panen raya yang akan dibarengi dengan pengumuman resmi mengenai swasembada pangan. Namun, langkah ini justru memicu polemik di kalangan pakar.

Rencana tersebut dipertanyakan oleh pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, yang menilai bahwa swasembada bukanlah hal baru yang patut dirayakan secara berlebihan.

Masalah Definisi Swasembada yang Belum Jelas

Kritik utama yang dilontarkan Khudori adalah mengenai ketidakjelasan definisi “swasembada” yang digunakan oleh pemerintah. Menurutnya, tanpa makna yang tegas, publik akan kesulitan menilai validitas dari klaim tersebut.

Ada dua poin besar yang dipertanyakan terkait indikator swasembada:

Pemenuhan Ambang Batas: Apakah swasembada dimaknai sebagai kemampuan memenuhi 90 persen kebutuhan dalam negeri dari produksi domestik?
Ketiadaan Impor: Ataukah pemerintah mendefinisikannya sebagai kondisi di mana Indonesia benar-benar nol impor?

“Tanpa kejelasan maksud swasembada pangan dan definisi swasembada akan sulit bagi publik untuk menilai capaian,” ujar Khudori dalam keterangan resminya, Jumat (9/1/2025).

Data Impor Beras 2018–2024: Indonesia Sejatinya Sudah Swasembada?

Berdasarkan analisis Khudori terhadap data historis, Indonesia sebenarnya sudah berada di posisi swasembada beras dalam waktu yang cukup lama. Hal ini merujuk pada perbandingan antara angka impor dan total konsumsi nasional.

Berikut adalah ringkasan data impor beras yang dipaparkan:

Periode	Rata-Rata Porsi Impor terhadap Konsumsi	Status Berdasarkan Kriteria Umum
2018 – 2024	3,85%	Swasembada
Tahun 2024 (Puncak Impor)	15,03%	Melewati Batas Aman
Tahun Lainnya	Di bawah 10%	Swasembada

Khudori menegaskan bahwa di luar anomali yang terjadi pada tahun 2024—di mana impor mencapai porsi terbesar sebesar 15,03%—Indonesia secara konsisten mampu menjaga ketergantungan impor di bawah angka 10 persen.

Menggugat Urgensi Pengumuman Pemerintah

Kondisi ketahanan pangan yang relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir (kecuali tahun 2024) menjadi dasar bagi Khudori untuk mempertanyakan urgensi dari rencana pengumuman swasembada ini.

Jika secara data Indonesia sudah memenuhi kriteria swasembada sejak lama, maka pengumuman tersebut dianggap hanya sebagai pengulangan fakta yang sudah ada.

“Lalu, apakah yang seperti ini harus diumumkan?” pungkas Khudori.

Pembangunan Infrastruktur sebagai Pendukung

Di sisi lain, pemerintah terus berupaya memperkuat fondasi swasembada melalui kebijakan infrastruktur. Berdasarkan Inpres 2/2025, pembangunan irigasi tahap I dilaporkan telah mencapai angka 99,93 persen.

Meskipun capaian fisik irigasi sangat baik, tantangan sebenarnya tetap ada pada sinkronisasi antara data produksi di lapangan dengan ketersediaan stok pangan nasional tanpa ketergantungan pada pasar global.

Transparansi Data adalah Kunci

Rencana panen raya dan pengumuman swasembada pangan seharusnya tidak hanya menjadi ajang seremonial. Publik menuntut transparansi mengenai:

Metodologi data yang digunakan pemerintah.
Target jangka panjang untuk menekan porsi impor di bawah 3%.
Mitigasi anomali seperti yang terjadi pada tahun 2024 agar tidak terulang kembali.

Pengumuman swasembada akan bernilai tinggi jika dibarengi dengan keberhasilan meningkatkan kesejahteraan petani, bukan hanya sekadar angka di atas kertas yang diperdebatkan validitasnya. (Sumber:Suara.com)