Gereja Katolik Flores vs Geothermal: Akademisi Cornell Puji Peran Gardu Terdepan Masyarakat Adat Manggarai

1TULAH.COM-Peran Gereja Katolik di Flores, khususnya di wilayah Manggarai Raya, sebagai penyambung lidah kepentingan publik kembali mencuat ke permukaan.

Apresiasi tajam datang dari akademisi internasional, menandai pentingnya institusi keagamaan ini sebagai kekuatan penyeimbang ( check and balance ) di tengah rumitnya isu pembangunan daerah.

Timothy Ravis, seorang ahli pembangunan ternama dari Cornell University, Amerika Serikat, secara terbuka memuji konsistensi Gereja yang dinilainya telah menjadi garda terdepan dalam membela masyarakat adat. Posisinya sangat krusial, terutama dalam polemik proyek panas bumi (geothermal) yang terus memanas di Flores.

Cornell University Apresiasi Pengaruh Moral Gereja

Dalam risetnya yang telah lama berfokus pada pembangunan di Manggarai, Timothy Ravis menyimpulkan bahwa Gereja telah bertransformasi menjadi aktor kunci yang tidak hanya mengawal, tetapi juga berani menentang kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil.

“Saya juga benar-benar kagum dengan pengaruh Gereja. Dan bagaimana banyak orang dalam Gereja itu bicara untuk kepentingan masyarakat dalam konteks konfrontasi pembangunan, membantu, mendukung masyarakat dalam cara-cara yang mereka bisa,” ungkap Timothy Ravis.

Pernyataan lugas ini disampaikan Timothy saat menjadi pembicara utama dalam diskusi publik bertajuk ‘Mengevaluasi Logika Pembangunan di Manggarai: Tradisi Lokal Vs Politik Korup’ di Jakarta, pada Sabtu (6/12/2025). Acara yang digelar oleh Teras Literasi Nusa Tenggara Timur (NTT) ini turut menghadirkan Analis Politik Senior Boni Hargens, Peneliti Senior Formappi Lucius Karus, dan Direktur Eksekutif KPPOD Herman Suparman.

📜 Surat Gembala Sebagai Sikap Penolakan Geothermal

Timothy secara spesifik menunjuk sikap tegas Gereja Katolik terkait proyek geothermal sebagai bukti nyata keberpihakan kepada lingkungan dan masyarakat. Ia merujuk pada Surat Gembala Pra-Paskah 2025 yang dikeluarkan oleh para uskup se-Flores.

Surat pastoral tersebut, kata Timothy, secara eksplisit menyerukan pertobatan ekologis dan menegaskan penolakan terhadap proyek geothermal. Penolakan ini beralasan kuat: proyek raksasa tersebut dikhawatirkan tidak selaras dengan konteks geografis Flores yang didominasi gunung, bukit, dan memiliki sumber air bersih yang terbatas.

Dampak destruktif yang dikhawatirkan meliputi kerusakan pada sektor pertanian, penurunan ketersediaan air bersih, dan terganggunya tatanan kehidupan sosial masyarakat adat.

“Menurut saya, tokoh-tokoh Gereja Katolik sangat jelas dalam persepektif mereka, dalam upaya mereka menyokong dan membantu warga lokal yang merasa dirugikan pembangunan geothermal,” jelas Timothy.

Polarisasi Masyarakat di Lokasi Proyek

Meskipun Gereja telah mengambil posisi yang jelas, Timothy juga menyoroti kompleksitas dan realitas di lapangan yang tidak hitam-putih. Ia memahami bahwa setiap rencana pembangunan besar akan selalu memicu pro dan kontra.

Bahkan di dalam komunitas adat yang terdampak langsung, seperti di wilayah Wae Sano, Wewo, dan Poco Leok, terjadi polarisasi. Ada kelompok yang mendukung proyek panas bumi, dan ada pula yang menolak, masing-masing dengan argumentasinya yang valid.

“Ketika Anda pergi ke kampung lokasi geotermal, ada orang-orang yang pro, dan ada orang-orang yang kontra… Saya mengerti mengapa orang-orang menolak, dan saya mengerti mengapa orang-orang mendukung geotermal. Dan saya pikir kedua-duanya sangat berani dalam usaha mereka untuk melakukan hal yang menurut mereka benar,” papar Timothy.

💰 Akar Masalah: Cengkeraman “Bosisme Lokal”

Dalam diskusi yang sama, Analis Politik Senior Boni Hargens memaparkan akar masalah fundamental yang menjadi biang kerok carut-marutnya pembangunan di Manggarai Raya: fenomena “bosisme lokal”.

Menurut Boni, para bos lokal ini secara sistematis mengkooptasi proses pembangunan sejak awal, dimulai dari proses politik Pilkada, demi keuntungan pribadi dan kroni.

“Bos-bos lokal ini mengatur kepala daerah yang akan menang di proses Pilkada. Setelah menang, mereka mengendalikan Bupati dalam proses pembangunan,” terang Boni, berdasarkan hasil penelitiannya sejak tahun 2005.

Solusi Strategis: Partisipasi Bermakna dan Penegakan Hukum

Untuk melawan cengkeraman “bosisme lokal” ini, Boni Hargens menawarkan dua langkah strategis yang harus dikombinasikan:

1. Penguatan Partisipasi Publik yang Bermakna: Kelompok masyarakat sipil, termasuk Gereja, kelompok adat, media, dan mahasiswa, harus memperkuat kontrol terhadap kebijakan publik dan proses pembangunan melalui suara kritis.

2. Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu: Tindakan tegas harus diberikan kepada kepala daerah, pejabat, dan elite politik lokal yang diduga terlibat kasus korupsi demi memastikan mereka bekerja untuk kepentingan masyarakat.

Kombinasi antara penguatan partisipasi bermakna dan penegakan hukum ini diharapkan dapat memaksa para pengambil keputusan di level lokal untuk benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat di Manggarai Raya. (Sumber:Suara.com)