KPK Siap Dalami Lebih Jauh Dugaan Suap Proyek Jalan di Sumatera Utara

- Jurnalis

Jumat, 5 Desember 2025 - 14:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi Gedung KPK.

Ilustrasi Gedung KPK.

1TULAH.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memperluas penyelidikan terkait dugaan suap dalam proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara serta Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Utara.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa peluang tersebut tetap ada selama penyidik menemukan bukti dan fakta baru selama proses penyidikan.

Ia menjelaskan bahwa pengembangan perkara merupakan hal yang lazim dilakukan, terutama pada kasus yang bermula dari operasi tangkap tangan, karena dari situ penyidik sering menemukan indikasi tindak pidana korupsi lain yang memiliki pola serupa di sektor atau wilayah berbeda.

Baca Juga :  Ancaman Pemotongan Internet Singapura Dijawab Santai Menkomdigi Meutya Hafid: Siapa yang Sebenarnya Rugi?

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan pada 26 Juni di Sumatera Utara atas dugaan pemberian uang terkait proyek pembangunan jalan provinsi.

Dari operasi tersebut, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, termasuk Topan Obaja Putra Ginting yang baru diangkat sebagai Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara pada Februari oleh Gubernur Bobby Nasution. Empat tersangka lainnya berasal dari jajaran pejabat PUPR dan pihak swasta yang diduga terlibat dalam pengaturan proyek.

KPK mengungkap bahwa terdapat enam proyek pembangunan jalan dengan total anggaran mencapai Rp231,8 miliar yang diduga menjadi objek penyuapan. Proyek tersebut meliputi preservasi, rehabilitasi, hingga pembangunan beberapa ruas jalan strategis, seperti Simpang Kota Pinang–Gunung Tua–Simpang Pal XI serta pembangunan akses menuju perbatasan Labusel.

Baca Juga :  Pajak Pembalut 11 Persen Tuai Kritik: Dinilai Bebani Kebutuhan Dasar Perempuan

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Medan, Topan didakwa menerima suap sebesar Rp50 juta atau sekitar 4 persen dari nilai komitmen proyek tersebut, yang diberikan sebagai cara untuk memastikan salah satu tersangka dari pihak swasta memenangkan pelaksanaan proyek tanpa mengikuti prosedur dan ketentuan yang semestinya.

KPK menegaskan bahwa proses pengembangan perkara masih berlanjut dan hasilnya akan bergantung pada temuan lanjutan dalam penyidikan.

Penulis : Laili R

Berita Terkait

Menteri HAM Natalius Pigai Dorong Restorative Justice untuk Film “Pesta Babi” Dandhy Laksono
Buntut Video Viral di Terminal Kedamin, Kapolres Kapuas Hulu Siap Jalankan Hukum Adat
Peluang Indonesia Bertahan di Emerging Market MSCI Capai Di Atas 50 Persen, BEI Makin Optimistis
Pemkab Barito Selatan Salurkan Bansos dan Cadangan Pangan untuk Tiga Desa di Dusun Selatan
Pemkab Mura Dukung Peningkatan Kinerja Jamkrida
Kukuhkan ABPEDNAS Mura, Heriyus Harapkan Desa Semakin Kuat dan Mandiri
Kalteng Mulai Hujan, Relawan Karhutla Palangka Raya Tetap Waswas Sisa Titik Api
Pajak Pembalut 11 Persen Tuai Kritik: Dinilai Bebani Kebutuhan Dasar Perempuan
Tag :

Berita Terkait

Minggu, 1 November 2026 - 13:23 WIB

Menteri HAM Natalius Pigai Dorong Restorative Justice untuk Film “Pesta Babi” Dandhy Laksono

Minggu, 1 November 2026 - 10:47 WIB

Buntut Video Viral di Terminal Kedamin, Kapolres Kapuas Hulu Siap Jalankan Hukum Adat

Minggu, 1 November 2026 - 07:28 WIB

Peluang Indonesia Bertahan di Emerging Market MSCI Capai Di Atas 50 Persen, BEI Makin Optimistis

Minggu, 1 November 2026 - 02:02 WIB

Pemkab Barito Selatan Salurkan Bansos dan Cadangan Pangan untuk Tiga Desa di Dusun Selatan

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 22:32 WIB

Pemkab Mura Dukung Peningkatan Kinerja Jamkrida

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 22:27 WIB

Kukuhkan ABPEDNAS Mura, Heriyus Harapkan Desa Semakin Kuat dan Mandiri

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 12:49 WIB

Kalteng Mulai Hujan, Relawan Karhutla Palangka Raya Tetap Waswas Sisa Titik Api

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 11:18 WIB

Pajak Pembalut 11 Persen Tuai Kritik: Dinilai Bebani Kebutuhan Dasar Perempuan

Berita Terbaru