Rekomendasi Fraksi Demokrat DPRD Barut Terhadap Defisit Raperda APBD 2025

- Jurnalis

Jumat, 21 November 2025 - 17:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Juru bicara Fraksi Demokrat DPRD Barito Utara, Ardianto. Foto: Aprie/1tulah.com

Juru bicara Fraksi Demokrat DPRD Barito Utara, Ardianto. Foto: Aprie/1tulah.com

1TULAH.COM, Muara Teweh – Fraksi Partai Demokrat DPRD Barito Utara (Barut), Kalteng, menyampaikan pemandangan umum terhadap Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 pada Rapat Paripurna dewan yang digelar, Jumat pagi, 21 November 2025.

Dalam pemaparannya yang dibacakan oleh juru bicara fraksi, Ardianto, jika pihaknya mengapresiasi proses penyusunan Raperda APBD yang merupakan tindak lanjut dari kesepakatan KUA-PPAS. Fraksi menyatakan kesiapannya untuk membahas Raperda APBD tersebut lebih lanjut.

Sebelumnya juga Fraksi Demokrat memperhatikan kondisi defisit yang tercantum dalam Raperda APBD 2026. Berdasarkan pengantar yang disampaikan Bupati, Raperda APBD Barut 2026 memproyeksikan pendapatan sebesar Rp 3,138 triliun, sedangkan belanja direncanakan mencapai Rp 3,256 triliun. Hal ini mengakibatkan defisit anggaran sebesar Rp 117,7 miliar atau setara dengan 3,75%. Sementara itu, pos pembiayaan yang diusulkan adalah nihil (Rp 0).

Baca Juga :  Realisasi Anggaran Pemprov Kalteng Baru 38 Persen, DPRD Desak Percepatan Lelang Proyek

“Mengacu pada hal tersebut di atas mengenai besaran defisit, Fraksi Partai Demokrat dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada pihak pemerintah daerah, dengan ini memberikan saran dan masukan untuk mengurangi besaran defisit,” ujar dewan Ardianto mewakili fraksinya.

Selanjutnya, Fraksi Partai Demokrat kemudian merekomendasikan 3 langkah strategis untuk menekan defisit anggaran:

Baca Juga :  DPRD dan Pemprov Kalteng Mulai Bahas Nota Keuangan Perubahan APBD 2026

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal yang tepat, dengan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) tanpa membebankan masyarakat.

2. Meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

3. Mengurangi pengeluaran pemerintah yang tidak mendesak.

Di akhir penyampaiannya, Fraksi Demokrat berharap seluruh proses pembahasan Raperda APBD 2026 ke depannya dapat berjalan lancar dan mendapat petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa.

Dokumen pandangan umum tersebut ditandatangani oleh Rujana Anggraini, (Ketua Fraksi), Jiham Nur (Sekretaris), dan Ardianto sebagai Juru Bicara.

Editor: Aprie

Berita Terkait

DPRD dan Pemprov Kalteng Mulai Bahas Nota Keuangan Perubahan APBD 2026
Komisi II DPRD Kalteng Dorong Hilirisasi Perikanan demi Kesejahteraan Nelayan
Bahaya Kabut Asap, DPRD Kalteng Minta Pemda Batasi Kegiatan di Ruang Terbuka
Realisasi Anggaran Pemprov Kalteng Baru 38 Persen, DPRD Desak Percepatan Lelang Proyek
Soroti Karhutla dan Serapan Anggaran 38 Persen, Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong Minta Percepatan Proyek
Karhutla Disebut Bencana Kemanusiaan, Ketua DPRD Kalteng Desak Pemprov dan Forkopimda Naikkan Status Siaga Darurat
Anggota DPRD Barito Utara Nilai APKASI Expo 2026 Buka Peluang Produk Lokal Dikenal Luas
Larangan Membakar Lahan Bukan Hapus Tradisi, Politisi Golkar di DPRD Kalteng Ini Minta Peladang Adat Beralih ke Metode Tanpa Bakar

Berita Terkait

Rabu, 9 September 2026 - 16:02 WIB

DPRD dan Pemprov Kalteng Mulai Bahas Nota Keuangan Perubahan APBD 2026

Selasa, 8 September 2026 - 19:23 WIB

Komisi II DPRD Kalteng Dorong Hilirisasi Perikanan demi Kesejahteraan Nelayan

Senin, 7 September 2026 - 16:01 WIB

Bahaya Kabut Asap, DPRD Kalteng Minta Pemda Batasi Kegiatan di Ruang Terbuka

Minggu, 6 September 2026 - 17:01 WIB

Realisasi Anggaran Pemprov Kalteng Baru 38 Persen, DPRD Desak Percepatan Lelang Proyek

Kamis, 3 September 2026 - 15:15 WIB

Soroti Karhutla dan Serapan Anggaran 38 Persen, Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong Minta Percepatan Proyek

Selasa, 1 September 2026 - 17:31 WIB

Karhutla Disebut Bencana Kemanusiaan, Ketua DPRD Kalteng Desak Pemprov dan Forkopimda Naikkan Status Siaga Darurat

Senin, 31 Agustus 2026 - 20:59 WIB

Anggota DPRD Barito Utara Nilai APKASI Expo 2026 Buka Peluang Produk Lokal Dikenal Luas

Senin, 31 Agustus 2026 - 20:01 WIB

Larangan Membakar Lahan Bukan Hapus Tradisi, Politisi Golkar di DPRD Kalteng Ini Minta Peladang Adat Beralih ke Metode Tanpa Bakar

Berita Terbaru