Fraksi PKB Dewan Barut Dorong Optimalisasi PAD dan Defisit dalam Raperda APBD 2026

1TULAH.COM, Muara Teweh – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Barito Utara (Barut), Kalteng, menyampaikan pemandangan umumnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Pemandangan umum ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Barut, di gedung dewan setempat, Jumat, 21 November 2025.

Juru bicara Fraksi PKB Suhendra menyatakan, jika pihaknya mengapresiasi penyampaian nota keuangan dan Raperda APBD 2026 oleh Pemkab Barut, namun ada sejumlah catatan kritis dan rekomendasi untuk penyempurnaan dokumen anggaran yang strategis tersebut.

“Hal pertama, terkait pendapatan daerah. Kami menilai struktur pendapatan masih sangat bergantung pada dana transfer pusat. Kami mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah [PAD] melalui perbaikan tata kelola pajak, digitalisasi layanan, serta mengeksplorasi potensi dari sektor pertambangan, perkebunan, dan jasa,” jelas dewan Suhendra pada penyampaian pemandangan umum fraksi.

Adapun pendapatan melalui pajak daerah, menurut Fraksi PKB, harus dilakukan secara selektif agar tidak membebani Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kemudian, kesiapan menghadapi kemungkinan penurunan dana bagi hasil (DBH) tambang juga ditekankan.

Selain itu, terkait belanja daerah. Fraksi PKB menegaskan belanja harus diarahkan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Beberapa prioritas yang ditekankan meliputi:

Pendidikan dengan memastikan alokasi 20 persen anggaran benar-benar untuk meningkatkan sarana sekolah, kualitas guru, dan akses pendidikan di desa terpencil. Pada bidang kesehatan, pemkab diharapkan memprioritaskan penguatan layanan Puskesmas dan Pustu, serta peningkatan kualitas RSUD.

“Pengadaan obat dan alat kesehatan harus transparan dan bebas konflik kepentingan,” ucap Suhendra.

Terkait Infrastruktur wilayah, Fraksi PKB meminta Pemkab Barut memberikan prioritas pada pembangunan jalan antardesa dan antarkecamatan, serta konektivitas wilayah pedalaman seperti Teweh Selatan, Lahei, dan Gunung Purei.

“Pemkab juga perlu memperkuat program pemberdayaan UMKM, petani, pekebun, dan nelayan sungai. Data penerima bantuan sosial harus akurat dan bebas dari intervensi politik,” tandas dewan Suhendra.

Di akhir penyampaiannya, Fraksi PKB Dewan Barut menyatakan kesiapannya untuk membahas lebih lanjut Raperda APBD 2026 dalam rapat gabungan komisi dengan pemerintah daerah.

Editor: Aprie