Kerugian Rp 1.822 Triliun: Riset Desak Pemerintah Pensiunkan 20 PLTU Batu Bara Berbahaya

- Jurnalis

Selasa, 4 November 2025 - 17:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Diskusi bahaya penundaan mempensiunkan PLTU yang digelar oleh Trend Asia, Center of Economic and Law Studies (Celios) dan Centre for Research on Energy and Clean Air (Crea). [Suara.com/Yaumal Adi Asri Hutasuhut].

Diskusi bahaya penundaan mempensiunkan PLTU yang digelar oleh Trend Asia, Center of Economic and Law Studies (Celios) dan Centre for Research on Energy and Clean Air (Crea). [Suara.com/Yaumal Adi Asri Hutasuhut].

1TULAH.COM-Sikap “galau” Pemerintah Indonesia dalam memensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dinilai membahayakan ratusan ribu nyawa dan merugikan perekonomian nasional hingga triliunan rupiah.

Hal ini terungkap dalam laporan terbaru berjudul Toxic Twenty: Daftar Hitam 20 PLTU Paling Berbahaya di Indonesia, hasil riset kolaborasi Trend Asia, Center of Economic and Law Studies (Celios), dan Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA).

Laporan yang diluncurkan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, pada Selasa (4/10/2025) ini merangkum 20 PLTU yang tersebar di Sumatera, Jawa, dan Bali yang dianggap paling berbahaya.

Berdasarkan analisis menggunakan metode analytical hierarchy process (AHP), riset tersebut memproyeksikan negara akan menanggung kerugian kumulatif sebesar Rp 1.822 triliun apabila 20 PLTU berbahaya ini terus beroperasi hingga tahun 2050.

Peneliti Celios, Atina Rizqiana, memerinci kerugian ekonomi per tahun di masa mendatang mencapai Rp 52,4 triliun, dengan potensi berkurangnya pendapatan masyarakat secara agregat sebesar Rp 48,4 triliun.

Baca Juga :  Standar Profesionalisme Hancur: Ahli Gizi Dilecehkan, Risiko Keracunan Ancam Program Gizi Anak

Dampak negatif juga meluas ke sektor ketenagakerjaan. Atina menyebut, beroperasinya 20 PLTU tersebut berpotensi mengurangi sebanyak 1,45 juta tenaga kerja. Angka ini merupakan akumulasi dari tergerusnya lahan pertanian subur, perkebunan, dan perikanan yang terdampak pencemaran lingkungan.

“Kehadiran PLTU tidak hanya memberikan dampak negatif secara makro terhadap perekonomian, tapi juga menghancurkan ekonomi di sektor-sektor strategis yang selama ini menjadi mata pencaharian warga,” ujar Atina.

Ancaman Kematian Dini dan Dampak Kesehatan

Selain kerugian ekonomi, laporan tersebut juga menyoroti dampak kesehatan yang mengancam. Pemerintah dianggap sedang mempertaruhkan 156.000 nyawa yang berpotensi mengalami kematian dini akibat polusi dari 20 PLTU yang masih beroperasi.

Analis dari CREA, Katherine Hasan, menjelaskan bahwa cemaran polusi akibat pembakaran energi fosil di PLTU berkontribusi terhadap berbagai masalah kesehatan, di antaranya kelahiran prematur, kelahiran dengan berat badan kurang, asma pada anak, stroke, dan ketidakhadiran bekerja.

Baca Juga :  Pemkab Barsel Selesaikan 100% Pembangunan 14 Jalan Usaha Tani, Ini Lokasinya!

“Belakangan, kita sering mendengar berita kenaikan angka akibat ISPA di Jakarta pada tahun 2025. Salah satu penyebab dari ISPA yakni cemaran polutan lintas batas dari PLTU batu bara di sekitar Jakarta,” kata Katherine.

Mendesak Pensiun Dini PLTU

Menyikapi temuan ini, Pengampanye Energi Trend Asia, Novita Indri Pratiwi, menegaskan bahwa pemensiunan dini PLTU harus segera dilakukan pemerintah. Menurutnya, langkah ini justru menjadi solusi untuk menyelamatkan keuangan negara di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu.

“Negara-negara pemberi modal dan pemerintah harus berhenti menawarkan solusi palsu untuk menunda pemensiunan PLTU, melainkan benar-benar melakukan transisi energi yang berkeadilan dan berkelanjutan,” tegas Novita. Ia juga berharap hasil riset ini dapat menyadarkan investor bahwa pembangunan PLTU bukan hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menghancurkan lingkungan dan kesehatan masyarakat. (Sumber:Suara.com)

Berita Terkait

Standar Profesionalisme Hancur: Ahli Gizi Dilecehkan, Risiko Keracunan Ancam Program Gizi Anak
Perburuan Slot Piala Dunia 2026 Memanas: 32 Negara Lolos, Perebutan 16 Tiket Tersisa!
Polisi Buru Pelaku Pembuangan Bayi Perempuan di Tumpukan Sampah Cipayung
Akses Transportasi Sulit, Ekonomi & Kesehatan DAS Barito Terhambat: Sorotan Legislator Kalteng!
Gebrakan Prabowo! Tiap Kelas Dilengkapi Smartboard (IFP), Didanai Uang Hasil Korupsi!
KPK Gencar Usut Korupsi Haji Kemenag 2023–2024: Belasan Pengusaha Travel Dipanggil Massal
Fenomena Labubu dari Blind Box ke Hollywood: Efek Lisa BLACKPINK Bawa Art Toy Jadi Film Sony
Anggota DPRD Kalteng Desak Pembangunan Merata: Infrastruktur Jalan Desa Balawa, Maipe, Sarapat Mendesak
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 18 November 2025 - 10:25 WIB

Standar Profesionalisme Hancur: Ahli Gizi Dilecehkan, Risiko Keracunan Ancam Program Gizi Anak

Selasa, 18 November 2025 - 08:20 WIB

Perburuan Slot Piala Dunia 2026 Memanas: 32 Negara Lolos, Perebutan 16 Tiket Tersisa!

Senin, 17 November 2025 - 17:26 WIB

Polisi Buru Pelaku Pembuangan Bayi Perempuan di Tumpukan Sampah Cipayung

Senin, 17 November 2025 - 16:48 WIB

Akses Transportasi Sulit, Ekonomi & Kesehatan DAS Barito Terhambat: Sorotan Legislator Kalteng!

Senin, 17 November 2025 - 16:21 WIB

Gebrakan Prabowo! Tiap Kelas Dilengkapi Smartboard (IFP), Didanai Uang Hasil Korupsi!

Senin, 17 November 2025 - 15:21 WIB

KPK Gencar Usut Korupsi Haji Kemenag 2023–2024: Belasan Pengusaha Travel Dipanggil Massal

Senin, 17 November 2025 - 01:59 WIB

Fenomena Labubu dari Blind Box ke Hollywood: Efek Lisa BLACKPINK Bawa Art Toy Jadi Film Sony

Minggu, 16 November 2025 - 20:08 WIB

Anggota DPRD Kalteng Desak Pembangunan Merata: Infrastruktur Jalan Desa Balawa, Maipe, Sarapat Mendesak

Berita Terbaru