Kesenjangan Seleksi PPPK: Legislator Kalteng Minta Perhatian Khusus untuk Guru Swasta

1TULAH.COM-Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah menyoroti adanya kesenjangan kesempatan bagi para guru swasta dalam mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Legislator mendesak pemerintah daerah untuk segera memberikan perhatian lebih dan mencari solusi konkret terkait kendala yang dihadapi para pendidik di sekolah swasta tersebut.

Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Purdiono, menyampaikan bahwa peran guru swasta sangat fundamental dalam mencerdaskan generasi muda, terutama di wilayah-wilayah yang masih mengalami kekurangan tenaga pendidik.

“Guru swasta memiliki peran penting dalam mencerdaskan generasi muda, khususnya di wilayah yang masih kekurangan tenaga pendidik. Namun, hingga saat ini, banyak di antara mereka yang belum memperoleh kesempatan yang sama dengan guru di sekolah negeri untuk diangkat menjadi ASN melalui jalur PPPK,” ucap Purdiono, Minggu (5/10/2025).

Pengabdian Puluhan Tahun Terkendala Formasi

Purdiono secara khusus menyoroti fakta bahwa tidak sedikit guru swasta yang telah mengabdikan diri selama puluhan tahun. Mereka berjuang mendidik anak-anak dengan penuh dedikasi, namun terbentur oleh keterbatasan formasi seleksi PPPK. Menurutnya, kondisi ini patut menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah.

Politisi ini menegaskan bahwa kontribusi guru swasta terhadap kemajuan pendidikan di daerah tidak bisa dipandang sebelah mata. Jika fasilitas dan peluang hanya diberikan kepada guru di sekolah negeri, hal ini akan menimbulkan kesenjangan yang tidak adil.

“Kontribusi guru swasta terhadap kemajuan pendidikan di daerah tidak dapat dipandang sebelah mata. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat memberikan ruang khusus atau mekanisme alternatif agar para guru honorer swasta memperoleh kesempatan yang lebih adil,” jelasnya.

Mendorong Kebijakan Afirmatif dan Penambahan Formasi

Untuk mengatasi persoalan ini, Purdiono mengingatkan bahwa mengabaikan guru swasta akan menciptakan ketidakadilan, mengingat pengabdian dan kontribusi mereka bagi kualitas pendidikan di Kalteng tidak kalah besar.

Guna menjembatani kesenjangan ini, DPRD Kalteng mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) bersama instansi terkait untuk mengambil langkah tindak lanjut yang konkret.

“Dalam hal ini, kami mendorong agar Pemprov Kalteng bersama instansi terkait dapat menindaklanjuti persoalan ini secara konkret, baik melalui penambahan formasi maupun kebijakan afirmatif bagi guru swasta,” pungkas Purdiono.

Dorongan ini menjadi penekanan agar Pemprov Kalteng dapat segera merumuskan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan dan pengakuan status bagi seluruh tenaga pendidik, tanpa membedakan status sekolah, demi tercapainya pemerataan kualitas pendidikan di Kalimantan Tengah. (Sumber:Suara.com)