DPRD Kalteng Soroti Pertumbuhan Ekonomi dan PAD dalam Perubahan APBD 2025

1TULAH.COM-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar rapat paripurna ke-20 masa persidangan III tahun sidang 2025, Selasa (19/8/2025).

Dalam agenda pemandangan umum fraksi menanggapi pidato pengantar gubernur tentang nota keuangan dan rancangan peraturan daerah (raperda) perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, sejumlah catatan penting disampaikan.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kalteng Arton S Dohong ini secara umum menerima raperda untuk dibahas lebih lanjut, namun juga memunculkan beberapa masukan kritis dari tiap-tiap fraksi.

Fraksi Golkar: Soroti Target Pertumbuhan Ekonomi yang Belum Tercapai

Juru bicara fraksi Golkar, Noor Fazariah Kamayanti, menyoroti realisasi pertumbuhan ekonomi daerah yang masih jauh dari target. Berdasarkan nota keuangan, target pertumbuhan ekonomi daerah ditetapkan sebesar 5,60 persen, namun realisasi hingga semester I 2025 baru mencapai 4,04 persen.

“Hal ini menuntut langkah strategis yang lebih nyata agar target pembangunan tidak hanya bersifat normatif,” ujar Kamayanti.

Selain itu, fraksi Golkar juga menyoroti target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengalami koreksi turun cukup tajam. Menurut Kamayanti, ini menunjukkan perlunya inovasi kebijakan dan digitalisasi sistem pemungutan pajak untuk memperluas basis pajak tanpa membebani masyarakat.

Fraksi Gerindra: Pentingnya Perkuat Ketahanan Pangan

Di sisi lain, juru bicara fraksi Gerindra, Endang Susilawatie, menekankan pentingnya alokasi anggaran perubahan yang fokus pada penguatan ketahanan pangan daerah.

“Menyediakan cadangan beras pemerintah yang memadai, memperbaiki rantai distribusi hingga ke pedalaman, serta mendukung sarana dan prasarana penanggulangan bencana kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan,” tegas Endang.

Masukan ini relevan mengingat tantangan geografis Kalteng yang luas serta risiko bencana alam seperti kekeringan dan karhutla. Penguatan ketahanan pangan menjadi prioritas untuk menjamin stabilitas sosial dan ekonomi di daerah.

Fraksi Nasdem: Optimalisasi PAD Berbasis Digitalisasi

Sementara itu, juru bicara fraksi Nasdem, Raudah, menyoroti urgensi optimalisasi PAD. Menurutnya, peningkatan PAD harus diupayakan dari berbagai sektor, seperti pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan potensi sumber daya alam yang berkelanjutan.

“Fraksi Nasdem mendorong agar peningkatan pendapatan tidak membebani masyarakat, melainkan berbasis pada digitalisasi pajak, transparansi, dan penguatan sektor riil,” ujar Raudah.

Masukan ini sejalan dengan tren modernisasi pemerintahan, di mana pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan digitalisasi, diharapkan pendapatan daerah bisa meningkat tanpa memberatkan masyarakat kecil.

Secara keseluruhan, pemandangan umum fraksi DPRD Kalteng menunjukkan bahwa perubahan APBD 2025 diharapkan tidak hanya menjadi penyesuaian angka, tetapi juga momentum untuk melakukan perbaikan fundamental dalam kebijakan fiskal dan pembangunan daerah. (Ingkit)